inilahmojokerto.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, pada Senin (30/3) di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemkab Mojokerto.
Forum ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta APBD Tahun Anggaran 2027.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Melalui Musrenbang ini kami harapkan akan terbentuk pengembangan partisipasi masyarakat pada setiap proses dan pelaksanaan pembangunan,” ungkapnya.
Bupati Al Barra menyampaikan bahwa tema pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 adalah ‘Hilirisasi SDA dan Penyediaan Infrastruktur Menuju Transformasi Ekonomi Hijau dan Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan.
Tema tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam sekaligus memperkuat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
Adapun prioritas pembangunan tahun 2027 meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan ekonomi daerah, pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur, serta transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Prioritas pembangunan tahun 2027 mencakup peningkatan daya saing SDM, penguatan ketahanan ekonomi, pemerataan infrastruktur, serta transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital,” tegasnya.
Selain fokus pada pembangunan daerah, Bupati juga menyoroti dinamika global yang berpotensi mempengaruhi perekonomian daerah. Ketegangan geopolitik internasional, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, dinilai dapat memicu ketidakpastian ekonomi global.
“Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi industri, menekan UMKM, serta mempengaruhi daya beli masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan langkah antisipatif melalui penguatan ketahanan pangan, efisiensi anggaran, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
“Langkah antisipatif dilakukan melalui penguatan ketahanan pangan lokal, efisiensi energi dan anggaran, menjaga iklim investasi, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Kegiatan Musrenbang dihadiri Gubernur Jawa Timur yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Bakorwil Bojonegoro, Bupati Mojokerto, Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, Ketua dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. (uyo)
.’
