IM.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah pemerintah daerah yang terindikasi melakukan suap usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018. Setidaknya tujuh kepala daerah tengah dalam bidikan KPK.
Ketujuh kepala daerah yang diincar KPK adalah Wali Kota Dumai Zulkifli, Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan dan Bupati Seram Bagian Timur Abd Mukti Keliobas. Kemudian Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Labuhanbatu Utara Khaerudinsyah Sitorus serta Bupati Lampung Tengah Mustofa.
“KPK menelusuri adanya petunjuk atau bukti awal bahwa praktik pengurusan anggaran diduga juga terkait dengan YP (Yaya Purnomo) di sejumlah daerah,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (20/8/2018).
KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat dan PNS di empat pemerintah daerah yakni Kabupaten Kampar, Kota Balikpapan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Way Kanani.
“Karena diduga memang dari kasus ini sejak awal ada relasi pejabat di Kementerian Keuangan dengan anggota DPR di daerah terkait pengurusan dana perimbangan daerah. Semua daerah yang diperiksa di sana terindikasi ada aliran dana terkait pengurusan anggaran,” ujarnya.
Yaya merupakan mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dijerat KPK sebagai tersangka. Selain Yaya, ada 3 tersangka lainnya yaitu Amin Santono selaku anggota Komisi XI DPR, Eka Kamaluddin selaku perantara, dan seorang kontraktor bernama Ahmad Ghiast.
Ahmad beperan sebagai koordinator sekaligus pengepul dana dari para kontraktor itu. Uang kemudian diduga diberikan sebagai suap kepada Amin.
Selain mereka, sejumlah legislator DPR RI juga pernah diperiksa KPK yaitu Puji Suhartono (Wakil Bendahara Umum PPP), Sukiman (Anggota DPR RI), dan Irgan Chairul Mahfiz (anggota DPR RI).
Kasus ini juga menyeret Ketua Umum PPP Rommahurmuziy sebagai saksi. Namun Romy, sapaan akrabnya, mangkir dari panggilan KPK hari ini. (com/im)
