IM.com – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengingatkan maraknya kabar hoaks dan provokasi yang rawan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat pada tahun politik menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. Karena itu, walikota mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam upaya mencegah hoaks dan konflik.
“Upaya provokatif, penyebaraan berita hoaks, saling fitnah, saling hujat, marak kita baca dan kita dengar di tahun politik seperti sekarang ini. Maka kita harus lebih hati-hati memilah informasi dan menyikapinya dengan bijak,” kata Wali Kota Mojokerto Ita Puspitasari.
Menurut walikota yang akrab disapa Ning Ita, kegiatan rakor ini penting sebagai salah satu upaya melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Ning Ita berharap kepada semua peserta rakor agar lebih aktif mengajak masyarakat di tingkat bawah untuk mencegah terjadi perpecahan dan konflik menyikapi hal-hal yang bersifat hoaks maupun provokatif.
“Jangan sampai hanya karena berbeda pilihan, sesama tetangga tidak ada lagi keakuran dan keakraban. Hanya karena perbedaan calon yang diusung, tidak ada lagi saling sapa,” imbaunya.
Ning Ita berpesan pada tahun politik ini semua warga Kota Mojokerto menjaga kerukunan dan mengantisipasi apapun yang berpotensi mengakibatkan perpecahan. Ia mengatakan, salah satu upaya penting meminimalisasi konflik adalah pendidikan karakter.
“Marilah bersama-sama melalui sinergi ini kita dukung upaya untuk pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku remaja di lingkungan kita,” kata Ning Ita.
Ning Ita menjelaskan, remaja dengan pola pikir yang belum sempurna adalah target yang mudah dipecah belah dan diarahkan menjadi kader penyebar hoaks, yang justru akan memecah belah persatuan dan kesatuan.
“Pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting sebagai pondasi awal untuk membentuk karakter anak dan remaja. Orang tua punya peran dan tanggung jawab besar untuk menanamkan pendidikan karakter pada anak agar tidak berperilaku menyimpang,” jelasnya.
Rapat koordinasi penanganan konflik sosial diikuti sekitar 900 peserta, meliputi pengurus RT, RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas se-Kota Mojokerto. Pada hari pertama diikuti oleh Kecamatan Magersari dengan narasumber Prof Suko Widodo dari Unair Surabaya dan Kasi Pidum Kejari Kota Mojokerto.
Kemudian pada hari kedua diikuti peserta dari Kecamatan Kranggan dengan narasumber Danrem dan Kapolres Kota Mojokerto. Pada hari terakhir diikuti peserta dari Kecamatan Prajurit Kulon dengan narasumber Dandim dan Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Anang Fahruroji mengatakan, dilibatkannya para forkompida ini sebagai jalan untuk menyamakan persepsi. Khususnya terkait bagaimana menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat selama tahun politik.
“Menyamakan persepsi diperlukan agar pilpres dan pileg betul-betul berjalan dengan cara menjaga stabilitas daerah. Pandangan sosial kita lakukan sedini mungkin dengan melibatkan seluruh warga Kota Mojokerto, utamanya RT, RW, Babinsa, dan Babinkamtibmas untuk melakukan deteksi dini potensi konflik,” paparnya. (ant/im)
