IM.com – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan menyuluruh pada program pembangunan di pemerintahannya. Konsultasi dan pendampingan KPK yang akan dilakukan mulai perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan itu sebagai upaya Pemkot Mojokerto untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
“Bentuk pendampingan bisa dimulai dari penyusunan RPJMD, RKPD dan pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan manajemen ASN atau yang lainnya. Konsultasinya baik dilakukan di Kota Mojokerto atau datang langsung ke KPK di Jakarta,” kata Ning Ita.
Langkah kerjasama itu diawali dengan kedatangan Walikota ke Kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu kemarin (20/2/2019). Dalam kunjungan ke KPK, Wali Kota didampingi Kabag Hukum Pemkot Mojokerto Tri Rubiyanto dan Plt Kabag Pemerintahan Ani Wijaya.
Dalam kesempatan di Kantor KPK, walikota yang akrab disapa Ning Ita berkonsultasi langsung dengan tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) Bidang Pencegahan, Arif Nurcahyo, Asep R Suwandha dan Airien M.K. Menurut Ning Ita, konsultasi ini sebuah langkah awal untuk melangkah menuju pemerintahan yang lebih baik.
Walikota yang terpilih dalam Pilkada Kota Mojokerto 2018 ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan, KPK juga akan bermitra dengan Inspektorat Provinsi selaku Korbinwas. Lembaga antirasuah akan mengoptimalkan tugas dan fungsi Inspektorat, di antaranya untuk lebih mencermati produk hukum di Pemkot Mojokerto supaya tidak bertabrakan dengan peraturan di atasnya.
“Selain itu juga melakukan pendampingan penyelesaian permasalahan hukum di bidang aset, khususnya tanah,” tutur Ning Ita.
Ning Ita menyambut baik rencana kedatangan tim Korsupgah ke Jawa Timur. Agenda kedatangan Tim Korsupgah KPK ke Jatim pekan depan merupakan tindak lanjut konsultasi Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Kedatangan tim itu guna memberikan pengarahan dan menjelaskan tentang upaya pencegahan korupsi melalui program koordinasi dan supervisi. Tim KPK juga akan menjelaskan titik-titik kerawanan yang memungkinkan terjadi tindak pidana korupsi, seperti penyalahgunaan anggaran dan kewenangan.
Karena itu, Ning Ita menyampaikan, pihaknya akan memanfaatkan kunjungan tim Korsupgah KPK di Jatim sebaik-baiknya. “Ini kesempatan baik untuk berbenah demi mewujudkan Kota Mojokerto yang mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat,” paparnya. (ant/im)
