IM.com – Tiga pemerintah kabupaten (Mojokerto, Gresik dan Lamongan) menggelar rapat koordinasi untuk menanggulangi bencana banjir akibat luapan Sungai Lamong.
Pemkab Mojokerto berkepentingan pada koordinasi penanggulangan banjir ini karena wilayahnya di Kecamatan Dawarblandong ikut terdampak luapan Kali Lamong.
Rapat koordinasi ini difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam rapat tersebut, Pemkab Mojokerto diwakili Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Saya tidak ingin peristiwa banjir ini (di Dawarblandong) terjadi rutin (setiap) tahunan. Saya berharap ada progress seperti penanggulangan kekeringan di Kunjorowesi (Kecamatan Ngoro) yang membaik. Tidak terus-terusan seperti itu (kekeringan),” papar Pungkasiadi kepada wartawan usai peresmian pelayanan publik berbasis online izin.mojokertokab.go.id, Kamis (5/2/2019).
Menurut Wabup, untuk kasus banjir di Dawarblandong yang terdampak luapan sungai Lamong sejatinya menjadi wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan (BBWS). Pihaknya hanya bisa melakukan penanggulangan dalam kondisi darurat.
“Untuk permasalahan sungai kan prinsipnya harus diselesaikan menyeluruh dari hulu sampai hilir, posisinya (wewenang) di BBWS. Nah kita (wilayah Dawarblandong) kan di tengah-tengah, untuk kondisi darurat kita bisa lah ikut menanggulangi,” ujarnya.
Air Kali Lamong meluap hingga merendam sejumlah desa di sekitarnya karena adanya pendangkalan. Saat ini kedalaman sungai dari Lamongan hingga Gresik, rata-rata hanya 3 meter, padahal dulu mencapai 9 meter.
Karena itu, Wabup berharap, BBWS melakukan proyek normalisasi tanggul dan sungai Lamong bisa dilakukan dari hulu sampai hilir. Pihaknya menginginkan ada tiga titik normalisasi pendalaman sungai dan perbaikan tanggul di wilayah Dawarblandong yang dilintasi aliran sungai Lamong.
“Kemarin yang terkena banjir itu di Desa Banyulegi, Pulorejo dan Talun Brak,” kata Pungkasiadi.
Wabup juga melarang warga dan pihak manapun untuk menanam pohon bambu di sekitar aliran sungai Lamong dengan dalih penghijauan. Sebab menurutnya, tanaman bambu malah menghambat aliran air sungai.
“Kalau mau menanam pohon ya harus di luar area pinggiran sungai dan tanggul yang rawan banjir itu,” tutur Wabup.
Diketahui, banjir kembali melanda tiga Desa di Kecamatan Dawarblandong yakni Banyulegi, Pulorejo dan Talun Brak. Sampai hari ini, banjir di tiga desa itu belum juga surut.
Berdasarkan pantauan, ketinggian air hingga kini masih mencapai 1,2 meter. Selain rumah, beberapa fasilitas umum dan fasilitas pendidikan di Kecamatan Sooko juga ikut terendam banjir.
Kondisi ini memaksa warga memilih mengungsi ke rumah para tetangga atau kerabat yang tak terkena dampak luapan. Dapur umum juga masih didirikan hingga para korban luapan sungai Lamong dapat beraktifitas normal.
Selain itu terdapat 360 bungkus nasi yang disiapkan untuk tiga makan sekali setiap hari untuk satu pengungsi.
Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, Ahmad Zaini, mengungkapkan, banjir akibat luapan sungai Lamong di Dawarblandong menjadi langganan setiap tahun. Tetapi, Zaini menganggap, banjir kali ini lebih parah dari sebelumnya.
“Perlu diketahui, jalan yang ada di Dawar ini sudah ditinggikan, Sebelumnya, banjir di Dawar ketinggian air mencapai 60 sampai 70 centimeter. Sedangkan banjir yang terjadi sekarang ketinggian air mencapai di atas 70 lebih. Bahkan, lebih dari satu meter,” ungkapnya.
Menurut Ahmad Zaini, penyebab masyarakat Dawarblandong sering mendapatkan banjir kiriman dari Kali Lamong adalah letak sedimen yang berada di Kali Lamong terlalu tinggi.
Selain itu, tidak ada tanggul untuk menahan aliran air Kali Lamong, serta tidak adanya normalisasi dan penanganan terkait meluapnya aliran air dari Kali Lamong.
“Banjir yang terjadi di Dawar ini sudah sekian puluh kali, bahkan sudah terjadi mulai 15 sampai 20 tahun yang lalu,” jelas Ahmad Zaini kepada TribunJatim.com di lokasi bencana banjir di Dusun Balong, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (1/5/2019). (uyo)
