IM.com – Sebanyak 6 desa di Kabupaten Mojokerto digelontor bantuan dana dari Pemerintah Provinsi senilai total Rp 400 juta. Angka tersebut tergolong paling sedikit di antara 135 desa di 10 kabupaten yang mendapat bantuan.
Sebenarnya Kabupaten Trenggalek yang menerima bantuan keuangan dengan nominal terkecil yakni Rp 100 juta dan Kabupaten Pasuruan Rp 200 juta. Tapi angka itu hanya untuk 1 desa di masing-masing kabupaten.
Kabupaten Pasuruan menerima bantuan terbesar yakni, Rp 4,9 miliar untuk 32 desa. Namun desa terbanyak yang mendapat kucuran dana ini adalah Kabupaten Bojonegoro. Sebanyak 58 desa di Bojonegoro dapat total Rp 4,03 miliar.
Desa terbanyak berikutnya yang mendapat bantuan ada di Kabupaten Jombang. Sebanyak 17 desa di kabupaten tersebut menerima bantuan keuangan total Rp 1,72 miliar.
Daerah lain yang menerima bantuan keuangan dari pemprov adalah Kabupaten Bangkalan sebanyak 1 desa dengan alokasi Rp 200 juta. Dan Kabupaten Kediri sebanyak 1 desa dengan alokasi Rp 500 juta.
Selain itu ada Kabupaten Tuban (6 desa) dengan alokasi Rp 800 juta dan Kabupaten Tulungagung sebanyak 6 desa dengan alokasi Rp 1 miliar.
Total anggaran yang digelontorkan Pemprov Jatim sebesar Rp 14,3 miliar. Alokasi tersebut diperuntukkan bagi 135 desa penerima bantuan.
“Intervensi bantuan ini diharapkan bisa menjadikan masing-masing desa maju dan mandiri,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di sela pemberian bantuan dan pengarahan kepada ratusan kepala desa penerima bantuan keuangan desa 2019 di Gedung Negara Grahadi, Kamis (5/9/2019).
Khofifah juga meminta agar pemanfaatan dana bantuan keuangan desa dari Pemprov ini bisa disinergikan dengan program dana desa dari pemerintah pusat.
“Saya berharap, program ini tidak sepyur-sepyur, artinya terintegrasi. Tentu saja kami juga harap disegerakan pertanggungjawabannya, supaya tidak merepotkan kepala desa,” tuturnya.
Khofifah menargetkan, sampai tahun 2020 sebanyak 361 desa di wilayah Jatim sudah dapat dientas dari status tertinggal. Berdasarkan dari data Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa, di Jatim masih terdapat 361 desa tertinggal pada tahun 2019, atau turun dibandingkan 2018 yang jumlahnya 1.208 desa.
Untuk mengatasinya, mantan menteri sosial itu meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergotong royong mengentaskan dan memastikan tidak ada lagi desa tertinggal di Jatim.
“Caranya, disesuaikan dengan kondisi desa yang ditangani. Harus ada target supaya berjalan jelas arahnya,” demikian Gubernur Jatim. (im)
