IM.com – Anggaran penanggulangan bencana alam tahun 2020 di Jawa Timur hanya naik Rp 1 miliar. Kenaikan ini dinilai tidak signifikan jika dibandingkan dengan cuaca ekstrim dan musim hujan yang diramalkan akan berlangsung panjang di tahun ini.
Gejala buruknya dampak cuaca ekstrim itu setidaknya sudah terjadi dalam beberapa hari belakangan. Sejumlah daerah di Jatim bertubi-tubi dilanda berbagai bencana alam.
Yang paling anyar, angin puting beliung menerjang sedikitnya 12 daerah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Mojokerto, Minggu (5/1/2020). Selain Mojokerto, angin kencang juga melanda Sidoarjo, Surabaya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Magetan.
Selanjutnya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Pamekasan. Dari 12 daerah di Jawa Timur yang terdampak angin kencang, wilayah Sidoarjo dan Surabaya menjadi yang terparah.
“Total yang masuk ke kami sampai Minggu malam ada 12 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terdampak angin kencang,” kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur Suban Wahyudiono dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (6/1/2020).
Di Sidoarjo, sejumlah pohon tumbang terjadi di beberapa titik di antaranya, Rel Delta Sari Waru Gedangan, Jalan Trosobo, Kecamatan Taman, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, dan Desa Barengkrajan, Kecamatan Krian.
Sementara di Kota Surabaya, dampak angin kencang terjadi di antaranya di Jalan Kebonsari dan Jalan Ahmad Yani. Tak hanya itu, sejumlah tiang listrik juga dinyatakan roboh. Alhasil sejumlah titik di Sidoarjo dan Surabaya mengalami pemadaman listrik.
Hari ini, Senin (6/1/2020), dua orang tewas tertimpa pohon yang tumbang akibat terjangan angin kencang di Jalan Johar, Surabaya. Kedua korban adalah warga Sidotopo Wetan Indah, Surabaya, Tan Tiong Tjing (49) dan Elisa (47).
Anggota Komisi E DPRD provinsi Jawa Timur, Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Adam Rusydi, menilai, pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten, kota kurang koordinasi dan proaktif dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
“Sejauh ini kurangnya koordinasi antar stakeholder kerap memicu lambatnya penanganan maupun antisipasi bencana,” kata Adam Rusydi.
Menurutnya, bencana alam tak hanya menjadi tanggung jawab badan penanggulangan bencana daerah, melainkan juga menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, terkait monitoring lingkungan yang rentan longsor, Dinas PU Sumber Daya Air, perihal antisipasi banjir dengan pembangunan maupun perluasan tanggul.
Politisi Partai Golkar Jatim ini menyoal anggaran untuk siaga bencana yang hanya diplotkan Rp 13 milliar dalam anggaran belanja tidak langsung. Sementara total anggaran yang diplot untuk BPBD tahun 2020 mencapai Rp 73 milliar, hanya naik 1 milliar dari tahun 2019.
“Padahal tahun 2020 ini bencana alam seperti banjir dan longsor diprediksi akan lebih intens, mengingat musim hujan yang diperkirakan akan berkepanjangan,” ujarnya. (im)
