IM.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh Kota/Kabupaten menyediakan layanan observasi dan isolasi mandiri Covid-19 hingga tingkat kelurahan/desa. Hal ini untuk mengantisipasi pemudik yang nekat pulang ke kampung halaman pada libur lebaran 2020.
Kendati pemerintah pusat sudah menghimbau agar masyarakat tidak mudik dan tetap berlebaran di daerah tinggalnya saat ini. Namun Pemprov tetap ingin menyiapkan layanan sebagai langkah antisipasi jika terjadi gelombang pemudik asal Jatim yang nekat pulang ke kampung halamannya.
“Jadi kami ingin daerah punya layanan sampai lini bawah, hingga RT, RW, Dusun, minimal Desa,” kata Khofifah usai menggelar rapat koordinasi virtual dengan jajaran Forkopimda Jatim dan Forkopimda 38 Kabupaten/Kota, di Mapolda Jatim, Kamis (9/4/2020).
Langkah antisipasi gelombang pemudik dengan menyediakan layanan observasi dan isolasi mandiri di daerah ini bukan tanpa alasan. Khofifah telah mendapat laporan dari beberapa bupati tentang adanya ribuan warga di daerah yang pulang dari Jakarta dan sekitarnya.
“Kami mencatat lebih dari lima puluh ribu pemudik dari luar daerah yang sudah masuk ke Jatim. Pemudik yang sudah masuk ke Lamongan saja sekitar seribu orang. Ini laporan Pak Bupati Lamongan 10 hari lalu, belum daerah yang lain,” kata Khofifah.
Karena itu, menurut Khofifah, adanya layanan observasi di masing-masing desa akan perantau yang pulang kampung lebih aman dan nyaman untuk bertemu dengan keluarganya.
“Maka masing-masing Kabupaten Kota di Jatim agar menyediakan layanan observasi atau isolasi mandiri minimal 14 hari untuk para pemudik,” tegasnya.
Hasil rapat koordinasi menyebutkan, baru 2.527 Desa atau setara dengan 29,9 persen Desa se-Jatim yang menyiapkan ruang observasi mandiri. Sedangkan sisanya yang lain diketahui belum menyiapkan sarana isolasi mandiri maupun ruang observasi 14 hari bagi pemudik yang akan masuk ke Jatim.
“Berdasarkan data dari Pangdam yang masuk ke kami, saat ini baru 29,9 persen desa di Jatim atau setara 2.527 Desa, yang sudah menyiapkan layanan observasi di tingkat desa. Tentu harapannya layanan ini makin disiapkan lebih baik lagi,” kata Khofifah. Selain itu saat ini di Jatim sudah ada 527 kawasan pemukiman yang diawasi ketat oleh TNI dan juga Polri.
Sebelumnya, Pemerintah telah memberlakukan pembatasan sosial skala besar (PSSB) dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik pada Lebaran 2020. Selanjutnya, pemerintah telah menetapkan cuti bersama yang Lebaran seharusnya jatuh pada 29-29 Mei 2020 diundur menjadi 28-31 Desember 2020. (im)
