IM.com – Sejumlah proyek mangkrak milik Pemerintah Kota Mojokerto mendapat kritik tajam dari kelompok mahasiswa. Massa menilai banyak proyek dengan anggaran miliaran rupiah yang mubazir karena digarap asal-asalan mulai perencanaan sampai pengerjaan dan tidak membawa kebermanfaatan bagi masyarakat.
Menurut massa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mojokerto, mangkraknya sejumlah proyek di wilayah Kota Onde-Onde dikarenakan tidak ada kajian secara mendalam dan terukur. Mulai dari perencanaan, pengerjaan hingga target yang akan dicapai.
“Semuanya terkesan asal-asalan tanpa pertimbangan secara matang,” cetus Pengurus Cabang PMII Mojokerto melalui keterangan tertulis yang disebar saat aksi demonstrasi, Sabtu (12/2/2022).
Massa aksi menyuarakan kritik dan aspirasinya melalui aksi demonstrasi yang dinamai Study Tour Proyek Mangkrak, Sabtu (12/2/2022). Berangkat dari titik kumpul di Terminal Kertajaya sekitar pukul 12.00 WIB, mereka menyisir setidaknya tiga lokasi proyek garapan Pemkot yang tak dikelola dengan baik.
Tujuan pertama yakni Rest Area Gunung Gedangan, Magersari, Kota Mojokerto. Mahasiswa menggolongkan pembangunan rest area sebagai proyek Pemkot Mojokerto yang tidak mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat.
Sebab, fasilitas umum yang dibangun untuk menggeliatkan sektor perdagangan kecil menengah itu, ternyata sepi pengunjung. Kendati, mahasiswa menilai pembangunannya tergolong berkualitas.
“Tetapi sampai detik ini masih sepi, tidak ada aktivitas di sana, karena lokasinya yang kurang strategis,” tandas Wakil Ketua 2 PC PMII Mojokerto Ana Yuskristiyanigsih, kepada wartawan di lokasi, Sabtu (12/2/2022).
Dari rest area Gunung Gedangan, para peserta study tour proyek mangkrak bergeser ke Wisata Bahari Kota Mojokerto di kompleks Wisata Bahari Kota Mojokerto. Tiba sekitar pukul 13.0 WIB, para mahasiswa berkeliling meninjau pembangunan yang sedang dalam proses pengerjaan dengan anggaran Rp 3,9 miliar itu.
Proyek Taman Budaya yang dikerjakan oleh CV Aspira Utama selaku pemenang tender masih mencapai progress 20 persen. Padahal, pembangunan seharusnya rampung pada Desember 2021 lalu.
“Proyek Taman Budaya di kawasan Wisata Bahari Mojokerto sama sekali tidak ada relevansinya dengan taman yang menjadi paru-paru Kota. Kami mendesak agar Pemkot bertanggung jawab terhadap mangkraknya pembangunan,” demikian keterangan tertulis Pengurus Cabang PMII Mojokerto.
Bukan hanya itu, mahasiswa juga menuding pembangunan Taman Budaya adalah proyek main-main. Ketidakseriusan dalam penggarapannya terlihat dari banjir yang merendam lokasi selama lima hari, beberapa waktu lalu.
“Saat dilakukan sidak hanya terdapat 9 pekerja, padahal proyek tersebut harusnya selesai sejak Desember 2021 lalu,” tukas PC PMII.
Usai menyoroti Taman Budaya, para demonstran menuju Alun-Alun Kota Mojokerto. Pembangunan Tugu di lokasi ikon kota dan menjadi proyek terbengkalai paling disorot publik itu menjadi sasaran terakhir aksi mahasiswa.
“Karena itu, kami menuntut Pemerintah Kota Mojokerto untuk melaporkan pihak kontraktor pembangunan tugu alun-alun dalam hal ini adalah “CV. Indra Prasta” kepada pihak berwajib sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada seluruh masyarakat Kota Mojokerto. Jika pihak Pemerintah Kota tidak berani melaporkan, maka patut diduga ada permainan dan persekongkolan didalamnya.
PMII berpendapat, dengan anggaran sebesar Rp 2,3 miliar, pembangunan Tugu Alun-Alun yang malah menjatuhkan semangat seluruh masyarakat Mojokerto. Hal itu karena tugu yang sudah dibongkar sudah menjadi salah satu bagian dari ikon bersejarah yang dimiliki Kota Mojokerto.
“Pembangunan Tugu Alun-Alun menelan anggaran Rp 2,3 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai APBD 2021 sama sekali tidak ada relevansinya dengan taman yang menjadi paru-para kota,” cetus PMII.
Mahasiswa juga mempertanyakan klaim Pemkot Mojokerto bahwa pembangunan Tugu sudah mencapai 59 persen. Sedangkan data yang diperoleh PMII menunjukkan progres proyek tersebut masih di angka 20 persen.
“Katanya proyek menara gading, tapi lebih pantas disebut sebagai “menara cebol” karena proses pembangunannya disinvalir tidak lebih dari 20 persen,” tulis PMII.
Dalam rilisnya, PC PMII juga mengkritisi proyek fantastis lain yang terbengkalai, yakni rehabilitasi Gedung Olahraga dan Seni Majapahit. GOR yang menelan anggaran Rp 2,5 miliar itu sampai sekarang tidak bisa difungsikan sama sekali lantaran pengerjannya yang lamban.
“PMII sangat tidak menginginkan Kota Mojokerto menjadi teracak-acak oleh sekelompok pihak yang tidak jelas komitmen dan integritasaya. Apalagi membangun kota hanya demi kepentingan segelintir orang tanpa mempertimbangkan asas manfaat bagi masyarakat luas,” demikian pernyataan PC PMII Mojokerto. (im)
