IM.com – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menndapat penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal itu sebagai apreasiasi atas dedikasi dan komitmennya sebagai kepala daerah dalam Program Bangga Kencana di Kota Mojokerto.
Walikota Ika Puspitasari menerima tanda penghargaan Manggala Karya Kencana yang diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di acara webinar, dialog dan aspirasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (6/7/2022). Menurut Ning Ita –sapaan akrabnya-, penghargaan tersebut sebagai apreasiasi atas dedikasi dan komitmen dirinya sebagai kepala daerah dalam mengoptimalkan pembangunan terkait kependudukan, KB dan menurunkan angka stunting.
“Penghargaan ini atas komitmen dalam rangka pembangunan terkait kependudukan, KB dan menurunkan angka stunting yang sudah kita ikhitiarkan bersama. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi mengikhtiarkan tercapainya penghargaan Manggala Karya Kencana,” kata Ning Ita, Rabu (6/7/2022).
Pesan Kepala BKKBN untuk Percepatan Penurunan Stunting
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam sambutannya berpesan kepada Ning Ita dan seluruh kepala daerah dapat bekerja dengan lebih giat serta optimal mensosialisasikan serta meningkatkan pengetahuan alat kontrasepsi kepada masyarakat.
“Penting sekali komunikasi, kita tidak akan sukses kalau diam saja. Cari peluang, kalau tidak ada, ciptakan peluang sendiri. Stunting jadi kekuatan baru tapi tidak boleh melupakan Program Bangga Kencana, tidak melupakan tugas kita menjalankan visi kependudukan dan keluarga seimbang,” kata Hasto Wardoyo.
Acara webminar dan dialog ini dihadiri Direktur Kemendagri, Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah, Gubernur Provinsi Riau, Wagub Jambi, Wagub Bengkulu, Wali Kota dan Bupati se-Sumut. Tujuan kegiatan ini salah satunya adalah untuk mendorong para penyuluh Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan layanan KB bagi akseptor pascapersalinan.
Hasto Wardoyo mengatakan layanan KB pascapersalinan itu efektif untuk menurunkan prevalensi stunting. Menurutnya, upaya penurunan angka stunting akan lebih sulit jika ibu yang melahirkan tidak mengikuti program KB.
“Kalau menurunkan stunting dengan grebek pasca persalinan sebetulnya akseptor baru akan tercapai. Artinya unmet neednya turun, akseptor barunya ada juga, stuntingnya turun. Jadi sekali kerja dapat tiga kalau mau grebek pasca persalinan,” jelasnya.
Menurut dia supaya penggunaan kontrasepsi dapat meningkat, strategi komunikasi yang digunakan haruslah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sopan dan mengedukasi para ibu. Dengan demikian Program Bangga Kencana dapat sukses dilakukan.
“Bapak dan ibu, bisa ‘blow up’ di media. Informasikan setelah melahirkan langsung bisa pasang susuk. Habis melahirkan pasang susuk maka menyusui jadi lancar dan orangnya tetap sehat. Ini adalah strategi pasar,” katanya.
Ia menekankan layanan KB pasca-persalinan efektif untuk menurunkan angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting). Sebab, banyak ibu yang mengikuti KB dapat membuat angka unmet need (angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi) turun.
Apalagi secara psikologis, seorang ibu yang baru saja melahirkan tidak ingin langsung mempunyai anak lagi. Sehingga dapat dijadikan waktu yang tepat untuk memasang alat kontrasepsi yang dapat memberikan jarak antar kelahiran anak.
“Anda hari ini melahirkan ditanya satu tahun lagi apa mau melahirkan? Pasti 100 persen jawab tidak, saya yakin itu. Tapi kalau ditanya siapa yang mau pasang kontrasepsi yang jawab iya 29 persen sehingga punya peluang 71 persen untuk dirayu. Pil bisa, kondom bisa, susuk bisa,” katanya.
Kondisi stunting di Indonesia sendiri, masih berada pada angka 24,4 persen. Jauh dari standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 20 persen. Sementara yang 9,8 persen inditional disabel, 1 persen autisme dan yang 3 persen difabel.
“Perlu saya sampaikan kepada gubernur, wali kota serta bupati, bahwa generasi muda kita yang kurang optimal itu sudah hampir 40 persen lebih. Semua itu disebabkan oleh masalah stunting,” kata Hasto.
Sedangkan sesuai pesan Presiden RI, Jokowi, bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 a tahun 2021, dalam rangka percepatan penurunan stunting, yakni 14 persen hingga Tahun 2024.
“Keluarga-keluarga muda terus menjadi perhatian utama. Karena keluarga-keluarga mudalah yang masih bisa hamil dan melahirkan anak-anaknya,” ujarnya. (im)
