IM.com – Pemerintah Kota Mojokerto mengusung sejumlah isu strategis dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penguatan dan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus kebijakan selama masa transisi kepemimpinan walikota usai Pilkada 2024.
Rencana strategis tersebut mengemuka dalam forum konsultasi publik penyusunan RPD Kota Mojokerto tahun 2024-2026 yang digelar di ruang Sabha Mandala Madya pada Senin (30/1/2023). Dalam kegiatan yang menggandeng tenaga ahli dari Universitas Brawijaya tersebut, Walikota Ika Puspitasari beserta seluruh jajaran pejabat menyerap aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Mojokerto Agung Moeljono menjelaskan penyusunan RPD adalah amanah undang-undang. UU menyebutkan bahwa para kepala daerah sebelum selesai melaksanakan RPJMD-nya atau berakhirnya masa jabatan agar menyusun RPD tiga tahun (2024-2026) sebagai masa transisi kepemimpinan usai Pilkada 2024.
“Kalau melihat dari kepala daerah terpilih 2024 nanti, paling cepat nanti Februari 2025 baru dilantik. Selanjutnya, dilaksanakan penyusunan RPJMD selama 6 bulan setelah dilantik, senyampang itu pemda melaksanakan RPD ini,” jelas Agung.
Dengan demikian, lanjut Agung, ada kesinambungan RPJMD, arah kebijakan dan RPD yang disusun oleh wali kota sekarang dengan kepala daerah definitif 2024 nanti.
“Ketika tidak ada wali kota definitif masih tetap menjaga kesinambungan dengan program pemerintah pusat maupun provinsi,” imbuhnya.
Adapun tujuh isu strategis RPD 024-2026 yakni Mewujudkan SDM yang Unggul dan Tangguh, Penguatan Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota, Peningkatan Investasi dan Infrastruktur Terintegrasi sebagai Pengungkit Pertumbuhan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Layak. Kemudian Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto, Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengembangan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan.
Untuk diketahui, arah kebijakan pembangunan Kota Mojokerto selama usai kepala daerah terpilih tahun 2024 yakni “Menguatkan Ketahanan ekonomi kota melalui optimalisasi potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan serta transformasi tata kelola pemerintahan”.
Lalu tahun 2025 “Memantapkan pertumbuhan ekonomi melalui implentasi green economy dan penguatan kerjasama antardaerah”. Dan Tahun 2026 adalah “Penguatan daya saing SDM untuk akselerasi pembangunan yang inklusif dalam rangka menjaga kualitas hidup masyarakat berbasis social capital”.
“Jadi RPJMD walikota sekarang yang habis akhir Desember 2023 nanti, langsung disambung dengan RPD 3 tahun ini. Untuk tahun ini sampai 2024 fokusnya penguatan ekonomi,” beber Agung.
Dasar penyusunan RPD tahun 2024-2026 mengacu pada visi-misi dalam RPJMD Kota Mojokerto tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD tahap keempat, serta isu strategis aktual. Artinya, RPD sebagai upaya pemerintah menjaga kesinambungan program dan kebijakan antara pusat, provinsi, dengan kabupaten/kota, jelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024.
“Forum konsultasi publikuntuk melaksanakan amanah iInmendagri RI Nomor 52 tahun 2022. Penyusunan RPD sangat penting untuk menjadi panduan bagaimana pembangunan Kota Mojokerto selama tiga tahun ke depan,” kata Ika Puspitasari.
Ada lima poin penting yang menjadi arahan Presiden Jokowi saat Rakornas bersama seluruh Bupati dan Walikota di Sentul, Bogor beberapa waktu lalu. Di antaranya, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penanganan stunting, antisipasi kemiskinan ekstrem dan kondusivitas politik daerah.
Penyusunan RPD 2024-2026 sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan antara pusat, provinsi, dengan kabupaten/kota, mengingat jelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024.Sebagai dasar penyusunan RPD tahun 2024-2026, adalah visi-misi dalam RPJMD Kota Mojokerto tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD tahap keempat, serta isu strategis aktual.
Walikota yang akrab disapa Ning Ita juga menyebutkan lima arahan Presiden Joko saat Rakornas bersama seluruh Bupati dan Walikota di Sentul, Bogor beberapa waktu lalu. Yaitu pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penanganan stunting, antisipasi kemiskinan ekstrem dan kondusivitas politik daerah.
“Kelimanya termasuk ke dalam isu strategis aktual. Saya berharap seluruh stakeholder yang hadir ini juga bisa memberikan sumbangsih saran dan masukan untuk menyempurnakan,” ujarnya. (adv/im)
