IM.com – Mendirikan yayasan di Indonesia merupakan salah satu cara efektif untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yayasan, yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai “Yayasan,” dapat memiliki berbagai tujuan, seperti memajukan pendidikan, amal, agama, dan banyak lagi.
Dengan mendirikan yayasan, baik individu maupun organisasi dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan juga mendapatkan keuntungan dari segi hukum. Artikel ini akan memberikan panduan langkah-langkah penting serta persyaratan hukum yang diperlukan untuk mendirikan yayasan di Indonesia.
Memahami Yayasan di Indonesia
Yayasan di Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Berbeda dengan perusahaan, yayasan merupakan organisasi nirlaba. Umumnya, tujuan utama yayasan mencakup kegiatan amal, pendidikan, promosi agama, dan layanan kesehatan.
Satu perbedaan penting antara yayasan dan badan hukum lainnya adalah bahwa yayasan tidak diperkenankan membagikan keuntungan kepada pendirinya atau anggota dewan. Keuntungan yang diperoleh harus diinvestasikan kembali untuk mencapai tujuan yayasan, sehingga mendukung keberlanjutan jangka panjangnya.
Persyaratan Hukum Mendirikan Yayasan di Indonesia
Persyaratan Dasar
Untuk mendirikan yayasan di Indonesia, ada beberapa persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Pertama, yayasan harus mengikuti aturan hukum Indonesia, termasuk aturan mengenai struktur, modal, dan pendiri. Diperlukan modal minimal Rp 10 juta jika yayasan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, jika yayasan didirikan oleh orang asing, modal minimum yang dibutuhkan adalah Rp 100 juta. Selain itu, yayasan harus memiliki aset serta tujuan yang jelas, baik dalam bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.
Dokumentasi Hukum
Struktur yayasan harus diformalkan melalui dokumentasi hukum, termasuk Anggaran Dasar (AD). Anggaran dasar ini mencakup tujuan yayasan, pedoman operasional, dan struktur tata kelola yayasan. Dokumen ini harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan ditandatangani oleh pendiri, pengawas, dan anggota dewan manajemen.
Struktur Organisasi
Yayasan di Indonesia harus memiliki struktur organisasi yang jelas, yang meliputi:
- Badan Pembina: Memiliki wewenang tertinggi dalam yayasan. Badan Pembina dapat mengangkat dan memberhentikan anggota dewan pengurus dan pengawas serta membuat keputusan penting lainnya.
- Badan Pengurus: Berperan sebagai pengelola kegiatan operasional yayasan sehari-hari, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
- Badan Pengawas: Bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja yayasan dan memastikan operasi berjalan sesuai dengan tujuan yayasan.
Ketiga badan ini harus diisi oleh orang-orang yang berbeda dan memiliki tanggung jawab hukum yang terpisah.
Langkah-Langkah Mendirikan Yayasan di Indonesia
- Mempersiapkan Persyaratan: Tentukan tujuan yayasan dengan jelas, apakah untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Tentukan nama yang unik untuk yayasan dan pastikan belum digunakan oleh pihak lain. Selain itu, persiapkan dokumen penting seperti nama, alamat, modal, serta susunan kepengurusan yayasan.
- Menyiapkan Anggaran Dasar (AD): Anggaran dasar merupakan dokumen hukum yang mencakup tujuan yayasan, struktur organisasi, dan pedoman operasional. AD ini harus mencakup peran dan tanggung jawab para pendiri, pengawas, dan pengurus yayasan.
- Notarisasi Dokumen Yayasan: Setelah Anggaran Dasar selesai, dokumen tersebut harus disahkan oleh notaris resmi di Indonesia. Langkah ini memformalkan yayasan secara hukum.
- Mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Setelah notarisasi, dokumen yayasan harus diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan. Jika disetujui, kementerian akan mengeluarkan keputusan resmi yang mengakui yayasan tersebut.
- Memperoleh Lisensi Umum: Yayasan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh izin operasional, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Tanda Daftar Yayasan (STA).
- Memperoleh Lisensi Tertentu (Jika Diperlukan): Jika yayasan berencana melakukan kegiatan khusus seperti penggalangan dana, diperlukan izin tambahan dari kementerian terkait.
Pertimbangan Penting Saat Mendirikan Yayasan di Indonesia
Keterlibatan Orang Asing dalam Yayasan: Orang asing dapat mendirikan yayasan di Indonesia, namun salah satu pengurus harus merupakan warga negara Indonesia. Selain itu, pengurus asing harus berdomisili di Indonesia dan memiliki izin tinggal yang sah.
Peraturan Pajak untuk Yayasan: Yayasan wajib melaporkan dan membayar pajak di Indonesia. Yayasan juga harus melaporkan SPT bulanan dan tahunan tepat waktu.
Kepatuhan dan Pelaporan: Yayasan harus mematuhi kewajiban pelaporan keuangan dan kegiatan operasional kepada otoritas terkait. Laporan tahunan harus diserahkan untuk memastikan yayasan mematuhi hukum yang berlaku.
Tantangan dan Cara Mengatasinya
Birokrasi: Proses pendirian yayasan bisa menjadi rumit karena birokrasi. Bekerja sama dengan konsultan hukum atau penasihat berpengalaman dapat memperlancar proses ini.
Perbedaan Budaya dan Operasional: Orang asing yang mendirikan yayasan mungkin menghadapi perbedaan budaya. Penting untuk membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan lokal dan memastikan yayasan beroperasi sesuai dengan norma-norma Indonesia.
Manfaat Mendirikan Yayasan di Indonesia
- Dampak Sosial: Yayasan dapat membantu mengatasi berbagai tantangan sosial di Indonesia.
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Yayasan dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk melaksanakan program CSR.
- Akses Dukungan Lokal dan Internasional: Yayasan dapat bekerja sama dengan LSM lokal, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional.
Kesimpulan
Mendirikan yayasan di Indonesia dapat memberikan peluang besar untuk memberikan dampak positif di masyarakat, asalkan prosedur hukum yang tepat diikuti. Meskipun proses pendirian yayasan bisa menghadapi tantangan, dengan bantuan penasihat hukum yang tepat, Anda dapat berhasil mendirikan yayasan yang berfungsi efektif dan berkelanjutan. (vrtm)
