IM.com – Pemkab Mojokerto raih top inovasi pelayanan publik kelompok keberlanjutan tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Penghargaan yang membanggankan ini diserahkan Menpan RB Azwar Anas kepada Plt Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah dalam Gebyar Pelayanan Prima bertajuk Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan pada Selasa (8/10/2024).
Prestasi gemilang ini diraih setelah berhasil kembangkan Inovasi Tumbas akronim Transaksi Produk Unggulan Mojokerto Berkualitas. Etalase marketplace produk Disperindag tersebut diakui pemerintah pusat sebagai inovasi efektif mendongkrak ekonomi UMKM.
Disperindag saat ini tengah kembangkan sejumlah strategi untuk keberlanjutannya. Salah satunya melalui Pengusah Keren (Pendampingan Legalitas Usaha dan Konsultasi Elektronik Sektor Industri). Langkah itu sebagai One Stop Business Solution. ’’Pengusah Keren ini sebagai sarana pembinaan, fasilitasi standarisasi, dan legalitas kepada seller agar produk yang ditawarkan layak dan aman untuk dilakukan transaksi,’’ tuturnya.
Disperindag Kabupaten Mojokerto juga membantu pendampingan legalitas sektor industri dengan terjun langsung ke lokasi kegiatan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Yakni untuk membimbing, membina, dan mendampingi pelaku IKM.
Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko, mengatakan, inobasi Tumbas ini sengaja dibuat untuk mengangkat produk unggulan Kabupaten Mojokerto naik kelas. Hasilnya, inovasi ini berhasil masuk lima besar inovasi terbaik di Indonesia kategori kabupaten. Kondisi itu membuktikan jika etalase marketplace produk unggulan ini diakui pemerintah pusat sebagai inovasi yang efektif mendongkrak ekonomi UMKM di bumi Majapahit.
’’Prinsipnya, aplikasi Tumbas ini dibuat untuk mendekatkan para pelaku IKM dan UKM, kepada para konsumen. Termasuk memperluas jangkauan pasar dalam memanfaatkan produk-produk lokal Kabupaten Mojokerto. Dengan kemudahan ini harapan kita produk UMKM kita bisa naik kelas,’’ ungkapnya.
Ke depan, untuk pengembangan, pemda berharap ASN kian dilibatkan dalam mendukung produk UMKM. Salah satunya dengan membelanjakan sebagian tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diterima. Bahkan kalau bisa diatur dalam regulasi sebagai bentuk dukungan kongkit dalam pengembangan produk UMKM.
’’TTP yang diterima para pegawai, kita berharap bisa mensuport untuk belanja di UMKM. Pada dasarnya APBD itu kan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. APBD di dalamnya ya termasuk TPP itu,’’ pungkasnya. (uyo)
