IM.com – PJs Bupati Mojokerto, Akhmad Jazuli, telah menegur empat pejabat pemerintah kabupaten (pemkab) yang terindikasi tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024. Sembari itu, pihaknya menegaskan komitmennya menunjung tinggi netralitas dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.
Ahmad Jazuli mengungkapkan, ada empat pejabat terindikasi melanggar netralitas sebelum masa kampanye dan telah dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto. Mereka adalah tiga kepala OPD dan satu camat.
“Ada empat (ASN yang diduga melanggar netralitas), tiga OPD dan satu Camat. Kemudian saat berlangsung masa kampanye, walaupun kami tidak mendapatkan laporan resmi pengaduan, tetapi kami monitor dan viral di medsos,” kata Jazuli.
Kejadian pertama yang mengindikasikan terjadi pelanggaran netralitas ASN yakni terkait Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo. Ia kedapatan berada di sekitar lokasi debat kandidat (Pilbup Mojokerto), pada Senin (14/10/2024) malam lalu.
Keberadaan Yudha Akbar dalam forum debat itu, terekam kamera penonton dan tersebar di media sosial. Jazuli menegaskan sudah memanggil pejabat tersebut dan memberinya teguran.
“Saya panggil yang bersangkutan, kejadiannya dia berseliweran di sekitar tapi tidak masuk (Studio). Tapi tetap saya salahkan, jangan sampai itu terulang lagi,” tegasnya.
Berikutnya, kejadian kedua pada 2 November 2024 dalam sebuah acara tasyakuran salah satu perguruan pencak silat yang mengundang PJs Bupati Mojokerto. Namun Ahmad Jazuli menugaskan Kepala Disbudporapar Kabupaten Mojokerto, Norman Handhito untuk mewakili hadir karena dirinya harus menghadiri kegiatan peringatan hari santri.
Pada pertengahan acara tasyakuran itu, salah satu peserta Pilbup Mojokerto 2024 akhirnya datang. Norman sempat foto bersama dengan calon kepala daerah itu hingga viral di media sosial.
“Saya panggil yang bersangkutan kenapa kamu (Norman) tidak langsung pulang,” ungkap Jazuli.
Jazuli menandaskan, sejak menerima SK sebagai PJs Bupati Mojokerto pada 24 September 2024, dirinya selalu menekankan netralitas ASN bahkan pada saat hari pertama memimpin kegiatan apel di Pemkab Mojokerto. Ia juga mengumpulkan seluruh kepala OPD dan 18 Camat se-kabupaten Mojokerto untuk mengingatkan pentingnya netralitas ASN.
“Kami tegaskan dengan keras, harus netral,” ucap Asisten III Pemprov Jatim.
Pihaknya juga melangsungkan rapat bersama Forkompinda termasuk Bawaslu dan KPU, untuk menekankan netralitas ASN di lingkup Pemkab Mojokerto. Setiap hari, dirinya mengikuti apel di kantor OPD-OPD secara bergiliran guna menekankan netralitas dalam Pilkada.
“Bahkan tadi pagi kita juga sempat mendatangi Satpol PP, Disnaker, DLH dan satu kecamatan,” ucap Akhmad Jazuli.
Menurutnya, netralitas juga ditekankan kepada seluruh (299) kepala desa di Kabupaten Mojokerto. Jazuli menyatakan, terus menggaungkan netralitas selama Pemilukada serentak 2024 ini.
“Tadi juga saya tekankan demikian, jadi kami tidak henti-hentinya menyampaikan netralitas yang itu kami lakukan. Termasuk, kepala desa saat forum sosialisasi bersama Bawaslu dan Forkopimda,” cetusnya.
Pjs Akhmad Jazuli menegaskan komitmennya menjaga netralitas ASN dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Raker & RDP) dengan Komisi II DPR RI, Mendagri, Pj Gubernur dan Bupati/Wali kota se-Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/11/2024). Ia menyampaikan terima kasih kepada Komisi II DPR RI terkait sinergitas menjaga netralitas di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Mojokerto.
“Kami menyampaikan terima kasih masukannya dari DPR RI Komisi II untuk pembinaan kami ke dalam. Kami upayakan tanpa henti, kami panggil meskipun kewenangan proses ada di Bawaslu,” pungkasnya. (imo)
