IM.com – Bupati Mojokerto Muhammad Albarra menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 85 orang PNS dan 347 PPPK formasi tahun 2024 menerima petikan tersebut.
Bupati Albarra menyerahkan petikan SK CPNS dan PPPK pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) yang ke-29 di halaman Kantor Pemkab Mojokerto, Jumat (25/4/2025) pagi. Ia mengatakan pennyerahan SK tersebut untuk memaksimalkan proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan Kabupaten Mojokerto menjadi lebih maju, adil, dan makmur.
“Tersedianya SDM ASN yang unggul menjadi salah satu kebutuhan penting dalam melaksanakan visi dan misi bupati dan wakil bupati,” kata Albarra dalam pidatonya.
Penyerahan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan secara simbolik dihadapan sedikitnya 85 peserta upacara. Agenda dilanjutkan dengan penerimaan penghargaan atas percepatan dan pengadaan CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) yang diserahkan oleh Kepala Kantor Regional (Kanreg) 2 BKN kepada Bupati Mojokerto.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk melaksanakan manajemen ASN yang sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, Bupati Albarra memastikan bahwa mulai dari proses seleksi hingga pengangkatan, para calon ASN baik CPNS maupun PPPK tidak dikenakan biaya apapun.
“Kami sampaikan bahwa proses seleksi dan pengangkatan ASN tidak dipungut biaya atau gratis, semua proses dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” tutur bupati yang akrab disapa Gus Barra.
Pada kesempatan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah yang ke-29 bertema tema ‘Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045’, Gus Barra juga berkesempatan menyampaikan sambutan dari Menteri dalam negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Ia menekankan betapa pentingnya sinkronisasi kepemerintahan, terutama pada hirearki kepemerintahan secara vertikal.
“Tidak hanya sinkronisasi secara visi, pengambilan kebijakan mulai dari pemerintahan di tingkat kota/kabupaten, provinsi, hingga pada tingkat pusat, diharuskan selaras dan saling bersinergi demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” terangnya.
Berkenaan dengan hal itu, melalui sambutan Mendagri tersebut, Gus Barra mengajak para Jajaran Pemkab Mojokerto beserta Jajaran Forkopimda yang turut hadir, agar bersama-sama menjadi mitra pembangunan nasional, dengan senantiasa mengedepankan sinergi dan kolaborasi untuk keefektifan dan pemerataan pembangunan.
“Penting bagi Pemerintah Daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” tegas Gus Barra. (imo)
