IM.com – Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak paling tegang dalam sejarah organisasi. Melalui sebuah surat edaran resmi, PBNU menyatakan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berhenti sebagai Ketua Umum sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Keputusan ini menandai pemecatan pertama terhadap ketua umum sepanjang perjalanan panjang organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.
Surat edaran yang diteken Wakil Rais Aam, KH Afifuddin Muhajir, dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir menjadi puncak proses panjang setelah Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 lalu.
Dalam rapat itu, Syuriyah meminta Gus Yahya mengundurkan diri secara sukarela dalam waktu tiga hari. Namun hingga batas waktu berakhir, permintaan itu tidak dipenuhi.
Upaya penyampaian risalah rapat kepada Gus Yahya dilakukan langsung oleh KH Afifuddin Muhajir di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta pada 21 November 2025. Dokumen tersebut sempat dikembalikan oleh Gus Yahya, namun Syuriyah menilai hal itu sebagai bentuk penolakan formal. Dengan demikian, mekanisme pemberhentian otomatis diberlakukan.
Surat edaran tersebut dengan tegas mencabut seluruh wewenang Gus Yahya, termasuk penggunaan atribut dan fasilitas jabatan Ketua Umum PBNU.
Kepemimpinan organisasi kini berada di tangan Rais Aam. Namun, langkah Syuriyah ini dinilai sejumlah pihak di lingkungan Tanfidziyah bertentangan dengan AD/ART organisasi.
Akar Konflik Masalah Tambang
Di tengah situasi yang semakin memanas, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyampaikan analisis tajam. Melalui podcast “Terus Terang” di kanal YouTube pribadinya, ia menilai bahwa polemik ini tidak semata soal tata kelola organisasi, melainkan berkaitan erat dengan perebutan kepentingan dalam pengelolaan tambang yang baru saja diberikan kepada PBNU.
“Saya sudah bicara ke dalam, asal muasalnya itu soal pengelolaan tambang. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu, dan berpecah,” ujar Mahfud.
Menurutnya, alasan yang muncul ke publik seperti undangan narasumber yang disebut terafiliasi dengan Zionisme Internasional dan isu tata kelola keuangan itu hanya permukaan dari konflik yang sejatinya berakar pada perebutan kuasa ekonomi.
Mahfud menyayangkan bahwa NU yang dulu menjadi motor kritik atas korupsi sektor pertambangan, sekarang justru terseret dalam pertarungan serupa setelah memperoleh konsesi tambang.
Ia mengingat kembali tahun 2012, ketika PBNU dan Muhammadiyah mengajukan gugatan pembubaran BP Migas ke MK karena sarat praktik korupsi.
“Dulu Ketua NU dan Ketua Muhammadiyah datang ke saya untuk menggugat ketidakadilan dalam pengelolaan tambang. Sekarang malah ribut karena tambang itu sendiri,” sindir Mahfud.
Mahfud mengimbau agar pihak-pihak yang bertikai segera menempuh jalan damai demi menyelamatkan marwah NU sebagai pilar wasathiyah Islam.
Konsesi 26.000 Hektare
Gejolak ini muncul setelah pemerintah membuka jalan bagi ormas keagamaan mengelola tambang melalui PP No. 25/2024. PBNU bergerak cepat dengan membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara.
Tak lama kemudian, PBNU mendapatkan izin pengelolaan lahan tambang batu bara seluas 26.000 hektare di Kalimantan Timur, bekas wilayah konsesi PT Kaltim Prima Coal.
Konsesi besar ini menjadi sorotan publik sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan dan transparansi pengelolaan. Di tengah euforia dan kritik, internal PBNU justru pecah menjadi kubu-kubu yang saling bertentangan.
Gejolak juga merambah lingkaran terdekat Gus Yahya. PBNU mencopot Charles Holland Taylor dari posisinya sebagai penasihat khusus Ketua Umum. Pencopotan tersebut ditegaskan melalui surat edaran bernomor 4780/PB.23/A.II.10.71/99/11/2025 yang ditandatangani Rais Aam KH Miftachul Akhyar.
Keputusan itu memicu perhatian publik dan menambah panjang daftar aksi tegas Syuriyah.
Pemecatan Gus Yahya tercatat sebagai yang pertama dalam sejarah PBNU. Meski pada 1994 sempat ada dugaan upaya pendongkelan terhadap Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Muktamar ke-29 di Cipasung, namun saat itu Gus Dur tetap bertahan sebagai ketua umum.
Kini, sejarah mencatat babak baru yang tidak hanya menyangkut dinamika organisasi, tetapi juga memperlihatkan benturan besar antara idealisme perjuangan dan kepentingan ekonomi. (kim)
