IM.com — Program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Mojokerto terus bergerak, meski masih berlangsung secara bertahap. Dari total target 304 desa dan kelurahan di 18 kecamatan, pemerintah memastikan anggaran yang telah siap cair untuk tahap awal mencapai 190 titik.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, Sugeng Nuryadi, mengonfirmasi progres tersebut. Menurutnya, sebagian titik sudah mulai dikerjakan, sementara sebagian lainnya masih menunggu proses lanjutan.
“Informasi terakhir, dana yang siap untuk pembangunan ada di 190 titik. Ada yang sudah mulai dibangun, namun ada juga yang belum,” ujarnya, Sabtu (7/12/2025).
Sugeng juga menjelaskan munculnya pertanyaan dari sejumlah kepala desa mengenai kemungkinan penggunaan Dana Desa (DD) untuk pengadaan tanah uruk sebagai kebutuhan dasar pembangunan KDMP.
Namun, berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Desa, penggunaan DD untuk kebutuhan tersebut tidak diperbolehkan.
“Hasil koordinasi saya dengan Kemendes, tidak boleh memanfaatkan DD untuk uruk gerai KDMP,” tegasnya.
Meski proyek KDMP memperoleh suntikan anggaran sebesar Rp 3 miliar sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025, biaya pengadaan tanah uruk memang tidak masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan.
Sugeng mengaku belum mengetahui secara detail besaran RAB karena anggaran pembangunan tidak melalui Pemerintah Kabupaten Mojokerto, melainkan dikelola langsung oleh pemerintah pusat.
3 Milyar per Titik
Pusat telah menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menangani percepatan pembangunan fisik KDMP secara nasional.
Melalui Inpres tersebut, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk tiap gerai, termasuk pembangunan fisik, pengadaan kelengkapan, hingga operasional.
Target Rampung Akhir 2025
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Mojokerto menargetkan seluruh 304 desa dan kelurahan telah memiliki KDMP yang aktif sebelum akhir tahun 2025.
Saat ini dua koperasi sudah resmi beroperasi, yaitu di Desa Gempolkrep (Kecamatan Gedeg) dan Desa Ketapanrame (Kecamatan Trawas).
“Secara administratif semua kecamatan sudah siap. Pada Agustus, target 30 koperasi bisa aktif, November menjadi 150, kemudian di akhir tahun 304 desa sudah mendirikan koperasi,” kata Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, saat peluncuran KDMP di Gempolkrep pada 21 Juli 2025 lalu.
KDMP dirancang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan memangkas rantai distribusi barang kebutuhan pokok. Koperasi ini akan menyalurkan komoditas utama seperti beras dari Bulog, elpiji dari Pertamina, pupuk dari Pupuk Indonesia, serta produk lokal dari sentra produksi masyarakat.
Dengan sistem distribusi langsung, harga kebutuhan pokok diharapkan lebih terjangkau bagi masyarakat desa. (kim/wid)
