inilahmojokerto.com – Kota Mojokerto kembali menorehkan langkah progresif di tingkat nasional.
Kota kecil yang dikenal dengan tata kelola pemerintahannya yang rapi ini resmi ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project) digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional.
Penunjukan tersebut diumumkan dalam kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Secara nasional, terdapat 41 daerah yang terpilih sebagai lokasi uji coba. Dari Jawa Timur, hanya empat daerah yang dipercaya, yakni Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Banyuwangi.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menilai penunjukan ini sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen daerah dalam membenahi tata kelola bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
“Digitalisasi bantuan sosial ini menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, data menjadi kunci utama,” ujar Wali Kota Ika usai kegiatan sosialisasi tersebut.
Menurut Wali Kota Ika, fokus utama dalam tahap awal piloting adalah sinkronisasi dan validasi data antarinstansi, terutama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Integrasi ini diharapkan mampu menghadirkan perlindungan sosial yang berbasis data akurat dan mutakhir.
“Selama ini tantangan terbesar penyaluran bansos adalah ketepatan data. Dengan integrasi data kependudukan dan statistik, kami berharap tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran, tumpang tindih, atau justru tidak diterima oleh warga yang membutuhkan,” jelasnya.
Lebih jauh, Ika menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bansos tidak hanya bergantung pada sistem tetapi juga pada peran aktif pemerintah daerah.
Mulai dari kesiapan perangkat daerah, hingga peningkatan literasi digital masyarakat agar tidak ada warga yang tertinggal dalam proses transformasi ini.
“Sebagai daerah pilot project, Kota Mojokerto siap menjadi contoh dalam pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Melalui program ini, pemerintah berharap model digitalisasi bansos yang diuji di daerah percontohan dapat direplikasi secara nasional.
Tujuannya satu: memastikan setiap rupiah bantuan negara benar-benar hadir sebagai penopang hidup warga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan sosial di Indonesia. (kim)
