inilahmojokerto.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.
Langkah ini diambil menyusul dominasi bencana hidrometeorologi yang mencapai 92–97 persen dari total kejadian nasional dalam kurun 2022–2025.
Prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan musim kemarau mulai terjadi pada April hingga Mei dan mencapai puncaknya pada Agustus.
Bahkan, durasi kemarau diperkirakan berlangsung hingga 22–24 dasarian atau sekitar 220–240 hari di sejumlah wilayah, meningkatkan risiko kekeringan secara signifikan.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau 2026 di Surabaya.
Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait.
Pemerintah provinsi memprioritaskan wilayah lumbung pangan seperti Banyuwangi, Lamongan, Ngawi, Ponorogo, dan Madiun dalam upaya mitigasi.
Meski demikian, potensi kekeringan diperkirakan merata di seluruh wilayah dengan perbedaan waktu dampak.
Sebagai langkah konkret, lebih dari 2.000 sumur bor telah dioperasikan dalam dua tahun terakhir dan sekitar 1.800 unit tambahan disiapkan tahun ini.
Optimalisasi bendungan juga dilakukan untuk menjaga cadangan air.
Selain kekeringan, risiko karhutla turut diantisipasi melalui upaya pemadaman dini di lapangan.
Pemerintah berharap sinergi lintas sektor mampu menekan dampak kemarau sekaligus menjaga ketahanan pangan dan keselamatan masyarakat. (kim)
