inilahmojokerto.com – Kesiapan pasokan beras, pupuk, dan LPG menjadi perhatian dalam verifikasi dan validasi tujuh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Tim dari Mabes TNI turun langsung untuk memeriksa kesiapan fasilitas sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih menghambat operasional koperasi.
Peninjauan yang berlangsung Senin (19/10/2026) itu dipimpin Ketua Tim 169 Mabes TNI Mayjen TNI dr. Bima Wisnu Nugroho. Tim mendatangi KDKMP Gayaman sebelum melanjutkan pemeriksaan ke enam lokasi lainnya.
Pemeriksaan ini tidak hanya menyasar kondisi bangunan dan fasilitas pendukung. Kesiapan barang yang akan dipasarkan, kelancaran distribusi, persyaratan perizinan, hingga rencana layanan kesehatan juga menjadi bagian dari pembahasan.
Ketua Tim 169 Mabes TNI Mayjen TNI dr. Bima Wisnu Nugroho mengatakan, verifikasi dan validasi dilakukan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan sekaligus mencari solusi atas berbagai kekurangan yang ditemukan.
“Kami tidak datang untuk mencari kesalahan, tetapi membantu menemukan solusi bersama agar KDKMP dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, tim berdialog dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan operasional koperasi, di antaranya Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, distributor PT Pertamina, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.
Pembahasan mencakup kesiapan pasokan beras dan pupuk, distribusi LPG, serta pemenuhan persyaratan perizinan. Rencana penyediaan layanan kesehatan dan apotek juga dibicarakan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketersediaan barang menjadi salah satu faktor penting karena bangunan koperasi yang siap digunakan belum cukup untuk menjamin kegiatan usaha berjalan. Pasokan, distribusi, dan kelengkapan perizinan juga perlu dipastikan sebelum layanan dapat beroperasi secara optimal.
Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf Abi Swanjoyo mengatakan, koordinasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mengatasi kendala, terutama terkait ketersediaan barang dan kebutuhan operasional.
Ia berharap hasil verifikasi dapat mempercepat kesiapan KDKMP sehingga koperasi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Albarra menyatakan pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan Kodim 0815/Mojokerto dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendukung pelaksanaan program KDKMP sebagai bagian dari Program Strategis Nasional.
Setelah meninjau KDKMP Gayaman, rombongan melanjutkan pemeriksaan ke enam lokasi lainnya, yakni KDKMP Jabon, Ngarjo, Sumberjati, Lengkong, Kwedenkembar, dan Kwatu. Seluruhnya berada di Kecamatan Mojoanyar.
Di setiap lokasi, tim melihat kondisi bangunan, fasilitas pendukung, serta kesiapan koperasi untuk menjalankan kegiatan operasional.
Hasil verifikasi dan koordinasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan menentukan langkah penyelesaiannya.
Dengan demikian, percepatan operasional KDKMP tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik bangunan, tetapi juga pada kemampuan koperasi menyediakan barang dan layanan yang dibutuhkan masyarakat.
