Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mendorong penerapan Jatim Tax untuk meningkatkan transparansi pajak daerah, mencegah kebocoran PAD, dan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui digitalisasi pencatatan transaksi usaha.

inilahmojokerto.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto memperkuat digitalisasi perpajakan daerah melalui implementasi Jatim Tax. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi pencatatan transaksi usaha sekaligus mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut disosialisasikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto melalui kegiatan Sosialisasi Implementasi Alat Perekam Transaksi Usaha (Jatim Tax) di Hotel Arayanna Trawas, Senin (16/11/2026). Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra.

Bupati Al Barra mengatakan, optimalisasi PAD semakin penting di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi pendapatan sekaligus memastikan tidak terjadi kebocoran dalam pemungutan pajak.

Menurutnya, optimalisasi pajak tidak cukup hanya dengan meningkatkan intensitas pemungutan, tetapi juga harus dibarengi perbaikan administrasi, akurasi pencatatan, dan pengawasan transaksi.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah bekerja sama dengan Bank Jatim melalui penerapan Jatim Tax. Sistem berbasis digital ini memungkinkan pencatatan transaksi usaha dan pemantauan secara real-time, sehingga pengelolaan pajak daerah dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Bupati Al Barra meminta Bapenda, Bank Jatim, serta pihak terkait mempercepat sosialisasi dan memastikan penerapan Jatim Tax berjalan optimal. Ia juga menegaskan bahwa sistem tersebut bukan untuk mempersulit wajib pajak, melainkan memperbaiki tata kelola administrasi perpajakan daerah.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah menyampaikan bahwa evaluasi penerapan Jatim Tax akan dilakukan setelah satu tahun pelaksanaan. Mengingat pemasangan perangkat baru dimulai secara bertahap sejak Oktober 2026, evaluasi direncanakan pada 2027.

Monitoring dan evaluasi tersebut akan melibatkan tim yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.

Melalui penerapan Jatim Tax, Pemkab Mojokerto berharap pengawasan transaksi usaha semakin efektif, potensi kebocoran pajak dapat ditekan, dan penerimaan PAD bisa lebih optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

5

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini