IM.com – Absensi PNS dengan sistem online yang diterapkan Pemkot Mojokerto sejak awal 2017, ternyata masih terganjal sejumlah persoalan. Sistem fingerprint seharga Rp 800 juta itu belum mampu mengontrol kedisiplinan para PNS.
Hal itu diakui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Endri Agus. Menurut dia, salah satu kendala penerapan absensi fingerprint adalah rendahnya kualitas jaringan internet. Pasalnya, sejak diterapkan 3 Januari 2017, sistem absen online ini mengandalkan jaringan internet dari Dinas Infokom.
“Saat jaringan internet di Infokom trobel maka fingerprint ikut trobel. Selain itu juga kendala saat listrik padam, fingerprint tak bisa masuk,” kata Agus.
Tak ayal, lanjut Agus, hampir setiap pagi, saat 3.266 pegawai hampir bersamaan menggunakan 135 fingerprint di kantor masing-masing, sistem terlambat menerima input data. Sehingga kerap kali meski telah absen, data pegawai tak masuk atau tergolong bolos oleh sistem.
“Kalau terjadi gangguan, setiap SKPD kami minta mengirim surat pemberitahuan ke kami via email,” ujar Agus.
Dengan begitu, peralatan dan sistem absen online yang menghabiskan APBD TA 2016 Rp 800 juta itu, mubazir. Sistem fingerprint juga belum mampu memvalidasi temuan Wali Kota Mas’ud Yunus pada Selasa (3/1). Di mana pada layar monitor di ruang kerja Mas’ud, muncul data 1.122 PNS bolos dan 268 terlambat masuk kerja.
“Yang bolos awal tahun kami kesulitan validasi karena mereka beralibi sistem absen trobel. Maka kami meminta laporan absen manual dari setiap SKPD, tapi belum kami rekap,” cetusnya.
Untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi, Agus berencana untuk membangun server dan jaringan internet khusus sistem absen online. “Mudah-mudahan bisa dianggarkan dalam PAK (perubahan anggaran keuangan),” tandasnya.(bud/uyo)
