IM.com – Pondok Pesantresn Amanatul Ummah di Desa Kembangbelor, Pacet, Kabupaten Mojokerto disemprit Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ponpes yang diasuh KH Asep Saifuddin Chalim itu mendapat peringatan keras dari pengawas pemilu karena sering dijadikan tempat kampanye atau konsolidasi tim sukses pilkada maupun Pilpres 2019.
Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asyat, pihaknya sudah dua kali mengirim surat peringatan ke pihak Ponpes. Ini merupakan peringatan yang kedua dari Bawaslu lantaran KH Asep yang dikenal dekat dengan kalangan elit politik regional maupun nasional masih bandel menggunakan ponpesnya sebagai tempat kampanye.
“Pondok pesantren sendiri adalah termasuk tempat yang dilarang untuk kampanye. Teguran sudah kami lakukan dua kali,” kata Aris, Selasa (16/10/2018).
Bawaslu selama ini diam-diam selalu memantau kegiatan bernuansa politis di ponpes modern tersebut. Dari pengawasan itu, Bawaslu menyimpulkan beberapa kegiatan politik yang kerap dilakukan di ponpes tersebut dikemas dalam acara deklarasi pasangan calon maupun konsolidasi timses.
“Hasil kajian kami, unsur yang memenuhi kegiatan kampanye masih belum kami temui,” ungkapnya.
Walaupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan timses tersebut masih belum memenuhi unsur kegiatan kampanye, namun Bawaslu tetap memberikan imbauan kepada pengasuh ponpes. Imbauan itu dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman aturan-aturan dalam pemilu kepada pengasuh ponpes.
“Sebelum kegiatan kami sudah memberikan imbauan. Setelah kegiatan kami ingatkan kembali,” tandas Aris.
Berdasar catatan inilahmojokerto.com, Ponpes Amanatul Ummah memang kerap dijadikan tempat sosialisasi calon untuk menjaring massa maupun berkumpulnya tim sukses. Nuansa politis di ponpes tersebut terasa semakin kuat sejak kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018.
Kala itu, calon gubernur Khofifah Indar Prawansa yang akhirnya terpilih sebagai gubernur jatim 2018-2023 paling giat menyambangi ponpes, termasuk Amanatul Ummah. Kedekatan KH Asep dan Khofifah berlanjut hingga kampanye capres-cawapres 2019.
Khofifah bahkan menggandeng KH Asep membentuk Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN). Gerbong yang berbasis akar rumput NU ini (nahdliyin) diarahkan mendukung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Pada 6 September 2018 lalu, Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI –sebelum ditetapkan sebagai capres- juga sempat mengunjungi Ponpes Amanatul Ummah
Pergerakan JKSN ini tak luput dari pengawasan Bawaslu. Hingga memunculkan surat peringatan kedua bagi KH Asep Saifuddin Chalim dan Ponpes Amanatul Ummah.
Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berencana melakukan komunikasi intensif dengan pengasuh Ponpes Amanatul Ummah terkait hal tersebut. Tidak hanya Ponpes Amanatul Ummah saja, Bawaslu juga akan memberikan imbauan kepada seluruh pengasuh ponpes yang ada di Kabupaten Mojokerto.
“Selain surat jadi akan melakukan pertemuan langsung. Kami akan mengagendakan untuk komunikasi secara langsung dengan Kiai Asep (pengasuh Ponpes Amanatul Ummah) terkait dengan aturan-aturan ini,” tutur Aris. (jan/im)
