IM.com – Suksesi Pemilu 2019 yang berintegritas dan demokratis sesungguhnya menjadi tanggung jawab segenap elemen masyarakat, disamping lembaga penyelenggara dan pengawas. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto mengajak masyarakat dan media massa turut berperan aktif mengawasi potensi kecurangan dan pelanggaran pemilu.
Salah satu potensi yang perlu mendapat perhatian besar yakni money politic (bagi-bagi duit) jelang coblosan Pemilu pada 17 April 2019 nanti. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Abshor dalam Diskusi ini bertajuk ‘Peran Media Massa Dalam Pemilu 2019’ yang digelar di kantor Bawaslu Kota Mojokerto, Jalan Bhayangkara, Rabu malam (06/03/2019).
“Kami minta kepada seluruh elemen masyarakat dan media massa untuk membantu pengawasan Pemilu,” katanya. Ia berharap masyarakat maupun media massa segera melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang diketahuinya.
“Sesuai perannya, para jurnalis dapat terlibat dalam pengawasan partisipatif. Pers secara independen dapat mengawasi penyelenggaraan pemilu,” jelas Ulil. Menurutnya, peran aktif masyarakat dan media massa dalam pengawasan ini sangat penting untuk mensukseskan pemilu yang berintegritas dan demokratis.
Selain money politic, lanjut Ulil, pelanggaran lain yang paling sering terjadi adalah terkait Alat Peraga Kampanye (APK). Ia menegaskan, sejauh ini banyak APK peserta pemilu yang melanggar.
“Pelanggarannya (APK) masif sekali. Statistiknya naik turun,” ungkapnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto Diak Eko Purwoto mengatakan, media massa sebagai fungsi kontrol dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2019. Ia berharap, media massa dan awak media dapat bersinergi dengan Bawaslu.
“Media harus menyajikan informasi terkait penyelenggaraan pemilu yang akurat dan berimbang,” ujarnya. (im)
