IM.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menunjuk penjabat sementara (pjs) dan pelaksana tugas (plt) kepala daerah. Ada 16 kabupaten dan 3 kota di Jatim yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020, termasuk Kabupaten Mojokerto.
Pjs ditunjuk untuk menakhodai pemda yang kepala daerah dan wakilnya sama-sama kembali maju di Pilkada. Sedangkan Plt menggantikan bupati/walikota yang sedang berhalangan sementara. Biasanya wakil kepala daerah yang terpilih melalui proses politik menjalankan tugas tersebut.
Untuk konteks Kabupaten Mojokerto yang tidak memiliki wakil bupati, maka jabatan bupati yang ditinggalkan Pungkasiadi akan diemban oleh Pjs yang ditunjuk Pemprov. Bupati Mojokerto diketahui mengajukan surat cuti di luar tanggungan negara untuk kembali maju sebagai calon petahana di Pilkada serentak 2020.
“Seluruh petahana yang daftar pada proses pilkada serentak semua sudah mengajukan surat cuti sudah saya tandatangani meski berlakunya baru akhir bulan ini,” kata Khofifah dalam wawancara dengan media di Gedung BPSDM di Malang, Senin (7/9/2020).
Khofifah menyatakan, para Pjs yang ditunjuk, efektif bertugas mulai 26 September 2020. Sayangnya, gubernur baru mengungkapkan siapa saja yang ditunjuk sebagai Pjs dan Plt saat kepala daerah mulai mengambil cuti kampanye.
“Tunggu saja. Berlakunya mulai tanggal 26 September 2020,” tegas Khofifah.
Sebagaimana diketahui, sesuai aturan, kepala daerah yang ikut pilkada serentak, mereka harus cuti dari jabatannya sebagai kepala atau wakil kepala daerah. Dalam pilkada serentak tahun ini, di Jatim ada 16 kabupaten dan 3 kota di Jatim yang akan menggelar Pilkada di akhir tahun 2020 mendatang.
Yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kediri, Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sidoarjo, Sumenep, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi, kemudian Kota Blitar, Pasuruan, dan Kota Surabaya.
Lebih lanjut wanita yang juga mantan Menteri Sosial ini menyebutkan bahwa di Jawa Timur total terdiri atas 38 Kabupaten/Kota, 666 Kecamatan, dan 8.497 desa/kelurahan. Total jumlah pemilih dalam Pilkada serentak nanti akan berjumlah 19,9 juta orang penduduk.
Karena masih dalam situasi pandemi covid-19, Khofifah mewanti-wanti agar pelaksanaan pesta demokrasi ini dikawal dengan basis protokol kesehatan. Dalam kampanye pun harus melihat peta risiko penularan covid-19 yang terus dinamis.
“Memperhatikan risiko penularan akan menjadi monitoring penting agar bagaimana kita bisa memastikan bahwa kualitas demokrasi kita terjaga tapi kesehatan masyarakat tetap terlindungi,” ujar Khofifah.
Karena itu, seluruh pihak harus sama sama waspada, bahwa kampanye di masa covid-19 harus menjaga masyarakat maupun penyelenggara tetap menerapkan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M). Terutama harus dicermati betul adalah proses kampanye.
Dalam arahan ketua KPU RI disebutkan bahwa kampanye diarahkan maksimal menggunakan media daring. Sedangkan kampanye fisik maksimal boleh mendatangkan 20 atau 50 orang bergantung dengan kondisi di daerah tersebut. (im)
