IM.com – Sebanyak 22 pemerintah daerah di Jawa Timur meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari BPK RI. Pemkab dan Pemkot Mojokerto termasuk di dalamya. Pemda yang terakhir disebut bahkan sudah meraih enam kali berturut-turut.
Penghargaan diserahkan secara virtual oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020, Selasa (22/9/2020) pagi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam arahannya menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras semua lembaga pemerintahan baik dari kementerian pusat hingga daerah, utamanya dalam hal ketertiban akuntansi dan laporan keuangan. Sri Mulyani berharap pemprov dan pemda di Jatim terus bisa menjaga laporan APBN maupun APBD 2020 tetap valid, akuntabel dan obyektif.
Sri Mulyani mengingatkan, walaupun di tengah Pandemi Covid-19 ini banyak yang dilakukan dari rumah alias work from home (WFH), semua laporan harus tetap menjaga prinsip transparansi.
“Walaupun WFH, kualitas akuntabilitas keuangan negara tidaklah menurun. Percepatan tetap harus dijalankan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip transparansi,” tutur Sri Mulyani.
Bagi Pemerintah Provinsi Jatim, selain lima kali berturut-turut, penghargaan ini merupakan yang kesembilan. Di samping itu, Kota Blitar juga berhasil masuk ke dalam ketegori daerah penerima penghargaan Opini WTP 10 kali berturut-turut oleh BPK RI.
Selain Pemprov Jatim, Pemkab dan Pemkot Mojokerto, daerah lain yang menerima pnghargaan WTP lima kali berturut yakni Kabupaten Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Madiun, Magetan, Malang, , Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Tuban. Selanjutnya, Kota Surabaya, Batu, Kediri dan Malang.
Dengan catatan ini, Jawa Timur merupakan provinsi dengan daerah terbanyak yang meraih WTP 5 tahun berturut-turut. Disusul Jawa Barat 18 daerah dan Jawa Tengah 17 daerah.
“Ini menjadi pelecut kami untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Jatim. Begitu juga kabupaten dan kota. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable dan transparan,” terang Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam siaran pers, Rabu (23/9/2020).
Ia berharap predikat yang diterima ini dapat menambah semangat seluruh jajaran untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi. Khofifah mengakui, pemerintah memiliki tanggung jawab yang berat untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan roda birokrasi.
“Tanpa diringi komitmen, integritas, profesionalitas dan transparansi tata kelola, maka penghargaan WTP ini tidak akan bisa kita raih,” tutur gubernur. (im)
