IM.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto tengah berupaya mengoptimalkan gerakan stop buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF). Pencapaian ODF yang saat ini masih berkisar di angka 30 persen akan dimaksimalkan hingga 100 persen.
Upaya pemaksimalan ODF ini dibahas dalam rapat koordinasi penyelenggaraan forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Kabupaten Mojokerto 2021 di Pendapa Graha Majatama, Senin (26/4/2021) pagi. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, dengan beberapa orang narasumber.
Salah satu fokus pembahasan pada kegiatan ini, adalah di masyarakat Kabupaten Mojokerto. ODF sendiri merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan KKS.
Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Hariyono mengatakan, ODF meupakan salah satu indikator penting dalam upaya pelaksanaan KKS. Ia menyebutkan, untuk mengikuti evaluasi KKS tingkat nasional dengan target Swasti Saba Wistara, dibutuhkan angka capaian ODF mencapai 100 persen.
“Saat ini kita berusaha membuat roadmap persiapan Swasti Saba Wistara. Namun saat ini ODF kita masih sekitar 30 persen lebih sekian. Padahal untuk ikut evaluasi Swasti Saba Wistara, ODF harus 100 persen,” kata Hariyono Kepala Bappeda.
Swasti Saba Wistara merupakan penghargaan tertinggi dalam program KKS bidang kesehatan lingkungan kepada kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan tujuh tatanan penilaian. Program tersebut meliputi permukiman, sarana dan prasarana umum, industri dan perkantoran sehat, pariwisata sehat, pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, serta sosial yang sehat.
Secara berurutan, tahapan kategori KKS adalah Swasti Saba Padapa (Pemantapan), Swasti Saba Wiwerda (Pembinaan) dan Swasti Saba Wisatara (Pengembangan).
“Tahun 2017 Kabupaten Mojokerto mendapat KKS kategori Swasti Saba Padapa, dan tahun 2019 Swasti Saba Wiwerda,” ujar Hariono.
Wakil Bupati Muhammad Albarraa, turut mendorong agar problem ODF bisa diselesaikan dengan bersinergi, kolaborasi dan integrasi. Sebab ODF secara esensi turut mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto. Wabup yang akrab disapa Gus Bara, ingin agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto, bisa selaras dengan penyelenggaraan KKS.
“Pemkab Mojokerto melalui Bappeda, saat ini menyusun RPJMD 2021-2026. Dokumen tersebut mengakomodir visi misi dan program prioritas. Kami harap yang tertuang di situ selaras dengan penyelenggaraan KKS. Dalam mengukur capaian pembangunan, maka perlu indikator. Meski IPM kita sudah sangat baik, dengan adanya KKS ini, IPM bisa lebih baik lagi. ODF harus dimaksimalkan dengan kolaborasi, integrasi dan sinergi,” terang wabup. (im)
