IM.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2023 mengusung lima misi penting. Salah satunya, mempertajam Indikator serta target kinerja setiap program dan kegiatan berdasarkan capaian kinerja tahun 2021.
Dengan mengusung tema “Transformasi Ekonomi yang berkelanjutan dan Inklusif melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM”, Musrenbang digelar di Pendopo Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto, Selasa (29/3/2022). Kegiatan ini RKPD Kabupaten Mojokerto 2023 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sesuai hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.
Adapun sasaran Musrenbang RKPD 2023 yakni pertama, mempertajam Indikator serta target kinerja setiap program dan kegiatan dalam Rancangan RKPD 2023 berdasarkan capaian kinerja tahun 2021. Kedua, menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pusat.
Ketiga, mengklarifikasi dan verifikasi usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat (Desa/Kelurahan dan lembaga) serta pokok-pokok pikiran DPRD. Keempat, sinkronisasi akhir setiap program kegiatan dan Sub kegiatan pada rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2023 sesuai dengan pagu indikatif.
Dan terakhir, menyepakati prioritas pembangunan daerah serta prioritas program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah.
“Bagaimanapun di tahun 2023 kita akan tetap mengalami peningkatan ekonomi apapun atau ekonomi global,” kata Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam sambutan pembukaan Musrenbang.
Secara spesifik, Ikfina dalam sambutannya mengatakan, fokus Musrenbang 2023 dititiberatkan pada upaya pemulihan ekonomi guna memulihkan dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan dengan cara pemerataan dan penguatan insfrastruktur dalam segala bidang.
“Jadi kita mengupayakan mengembalikan dan menumbuhkan ekonomi ditengah-tengah segala masalah, global juga tentunya,” ujar Bupati Mojokerto.
Ikfina menjelaskan, anggaran untuk pemulihan ekonomi harus dibarengi dengan pemetaan yang jelas. Semisal kegiatan yang sudah dilakukan terkait pemetaan Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) dan wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto.
“UMKM yang bisa mensupport sudah mendapatkan berbagai legalitas. Tempat kita juga sudah punya pasar yang bagus, yaitu wisata. Kita akan mengintensifkan kerjasama dengan berbagai pihak, karena wisata di Kabupaten Mojokerto tidak kita kelola sendiri, misalnya dengan BPCB, Perhutani, dan pihak-pihak lainnya,” terangnya.
Bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang, Pemkab Mojokerto juga meluncurkan layanan masyarakat lewat panggilan darurat 112 Surya Mojo Siaga. Jenis layanan ini untuk menangani situasi dan kondisi kedaruratan yang dapat diakses melalui telepon rumah serta telepon selular selama 24 jam nonstop.
”Sehingga layanan 112 ini juga bisa dimanfaatkan untuk minta bantuan teman-teman dari kepolisian,Sudah saatnya masyarakat kabupaten mojokerto hanya menghafal 1 nomor yaitu 112 untuk melakukan panggilan pertolongan kegawatdaruratan,” tutur kementerian kominfo melalui Agung S Utomo. (im)
