IM.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto melakukan penggeledahan di kantor Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Rabu (9/11/2022). Petugas menyita sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi di tubuh perusahaan milik pemerintah kota itu.
Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Kota Mojokerto, Hadiman. Satu per satu ruangan tempat brankas penyimpanan dokumen penting diobok-obok oleh tim penyidik.
“Kami mencari dokumen yang digunakan untuk anggunan. Seperti, sertifikat tanah atau rumah,” kata Hadiman di Kantor Bank BPRS, Rabu (9/11/2022).
Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita dua boks dokumen yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi sejumlah pembiayaan. Penggeledahan yang dikawal dengan kepolisian dari Polres Mojokerto Kota itu berjalan aman.
Sejauh ini, penyidik tindak pidana khusus Kajari Kota Mojokerto belum menentukan satu orang pun untuk menjadi tersangka. Hadiman menyebut, setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan ini penyidik akan rapat menentukan tersangka.
“Sabar, Setelah ini kita akan rapat penyidik dan segera menetapkan tersangka, tidak lama-lama ini,” pungkasnya.
Baca: 80 Orang Potensi Jadi Tersangka Korupsi BPRS Mojo Artho
Dugaan korupsi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto mulai diusut kejaksaan setelah adanya temuan kerugian negara sebesar Rp 50 miliar dari pembiayaan-pembiayaan bank dengan modus Window Dressing.
Baca: Kejaksaan Temukan Indikasi Korupsi BPRS Kota Mojokerto Rp 50 Miliar
Penanganan kasus dugaan korupsi PT BPRS ini diawali dengan pengayaan informasi dan data (survelans) yang dilakukan sejak pertengahan bulan September 2021. Setelah itu, pihak kejaksaan melakukan penyelidikan dengan landasan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-02/M.4.5.47/Fd.1/10/2021 pada tanggal 05 Oktober 2021.
Dari penyelidikan tersebut, Kejari menduga adanya tindak pidana korupsi sehingga perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan nomor : Print-02/M.5.47/Fd.1/11/2021 tanggal 10 November 2021. (cw/im)
