IM.com – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan penjelasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Mojokerto Tahun 2022 dalam rapat Paripurna DPRD di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto Kamis (1/12-2022).
Lima usulan Raperda Tahun 2022 telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2021 tentang Propemperda Kota Mojokerto Tahun 2022.
“Adapun 5 (lima) Raperda yang akan dibahas pada tahun 2022, yaitu: Raperda tentang Persetujuan Lingkungan, Raperda tentang Penanaman Modal, Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan, Raperda tentang Sistem Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dan Raperda tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Mojokerto,” kata Ning Ita.
Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2022 terdapat 12 (dua belas) Raperda yang akan dibahas, antara lain : 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kota Mojokerto dan 9 (sembilan) Raperda yang merupakan usulan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
“Dari 9 (sembilan) Raperda tersebut, yang akan dibahas bersama adalah sebanyak 5 (lima) Raperda dan sebanyak 4 (empat) Raperda belum dapat dibahas pada tahun 2022 karena berbagai sebab, antara lain karena menunggu terbitnya PP untuk Raperda PDRD, karena menunggu persetujuan Subtansi dari Kementerian ATR/BPN untuk Raperda RTRW dan masih menunggu persetujuan dari Kemendagri untuk Raperda pendirian BUMD,” jelasnya.
Ketua Bapemperda Denny Novianto juga menyampaikan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kota Mojokerto.
”Prakarsa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Mojokerto di tahun 2022 meliputi satu, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dua Perlindungan Pohon, dan ketiga Penyelenggaraan Inovasi Daerah,” terang Denny.
Disampaikan pula Denny bahwa Raperda inisiatif DPRD selain dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pembentukan Perda Pemerintahan Daerah yang tertuang di dalam program Pembentukan Peraturan Daerah/Propremperda Kota Mojokerto Tahun 2022 sekaligus diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Mojokerto.
“Kami meyakini ketiga inisiatif sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah skala Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain dari pada itu ketiga Raperda sebagaimana dimaksud diharapkan mampu untuk menopang terwujudnya misi pembangunan Kota Mojokerto yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023,” pungkasnya. (uyo)
