IM.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus melakukan berbagai langkah preventif untuk memaksimalkan penurunan angka stunting. Salah satunya menggelar desiminasi audit kasus stunting melalui Mini Lokakarya (Minilok) tingkat Kecamatan.
Desiminasi Audit ini bertujuan mencegah potensi terjadinya stunting pada anak.
Minilok diselenggarakan di The New Jimbaran Resto Jalan raya Bypass KM 50, Kota Mojokerto, pada Selasa (27/12/2022) pagi.
Acara ini diikuti sedikitnya 300 peserta terdiri dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Mojokerto, TPPS Tingkat Kecamatan, Ketua TP PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Mojokerto, serta tim pakar Ahli Gizi, Spesialis Kandungan, dan Spesialis Anak dari RSUD Prof Dr. Soekandar. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Plt. Kepala DP2KBP2 Ludfi Ariyono.
Dalam pembahasan diseminasi audit kasus stunting, terdapat 7 kasus yang diambil oleh Pemkab, antara lain 1 Calon pengantin (Cantin) Kekurangan Energi Kronik (KEK), 3 Ibu Hamil KEK, dan 3 Baduta Stunting.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menjelaskan alasan utama diselenggarakan kegiatan ini, agar TPPS tingkat Kecamatan bisa memahami perannya masing-masing. Sehingga mereka mengetahui gambaran sikap dan tindakan untuk mencegah lahirnya anak stunting.
“TPPS harus tahu apa yang harus dilakukan pada kasus-kasus Cantin-Cantin KEK, ibu hamil KEK dan balita-balita stunting yang ada di wilayah panjenengan masing-masing,” jelasnya.
Bupati Ikfina juga meminta, seluruh Ketua TPPS tingkat Kecamatan sudah memiliki data terkait Cantin KEK, ibu hamil KEK, dan balita stunting agar dapat mempermudah dalam mengatasi kasus stunting di wilayahnya masing-masing.
“Ini tugas TPPS Kabupaten untuk mendistribusikan data ini, karena data ini ada di DP2KBP2 dan ada di Dinas Kesehatan. Kita serahkan semuanya datanya supaya panjenengan nanti bisa melakukan konvergensi tingkat kecamatan,” ujarnya.
Ikfina menilai, bahwa untuk menyelesaikan masalah stunting, Pemkab Mojokerto harus memiliki pusat komunikasi untuk menjadi pusat koordinasi dalam menyelesaikan masalah. “Sehingga nanti kalau kecamatan-kecamatan ini punya masalah apa segala macamnya bisa kita koordinasikan di tempat ini,” ujarnya.
Bupati Mojokerto juga mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyelesaikan masalah stunting. Ia menilai, permasalahan stunting tidak hanya faktor kekurangan makan, akan tetapi terdapat banyak faktor yang menyebabkan kasus stunting.
“Saya minta tolong kerjasamanya dan kerja kerasnya, ini bukan masalah sepele, bahkan yang ibu-ibu hamil KEK tadi, bagaimana caranya setelah melahirkan itu KB.
Ikfina menegaskan, instansi dan petugas terkait harus memiliki data terkait ibu-ibu dari berbagai kelompok usia. Dari situ, lanjutnya, kemudian bisa disusun strategi untuk pencegahan, pemantauan serta evaluasi penurunan angka stunting secara berkala.
“Kita juga punya data ibu-ibu yang sudah usianya di atas 35 tahun agar semuanya mau KB. Ini menjadi tugas kita semua, khususnya TPPS kecamatan. Evaluasi secara berkala kita lakukan,” tandasnya.
Bupati Ikfina juga berharap, setelah dilaksanakan kegiatan ini, para peserta bisa mendapatkan gambaran dan apa yang harus dilakukan di tahun 2023 dengan kreativitas dan inovasi cara kerja yang berbeda dari tahun sebelumnya.
“Bagaimana kemudian kita akan segera menyelesaikan dan mencegah lahirnya bayi-bayi stunting,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko mengharapkan, dengan dilaksanakan audit kasus stunting melalui mini lokakarya (MINILOK) tingkat Kecamatan bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto, karena menurut hasil penelitian Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kabupaten Mojokerto mencapai 27,4 persen dan target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen.
“Kita berharap dengan upaya bapak-ibu dan dengan data yang benar-benar valid angka stunting, kita harap dibawah satu digit atau dibawah 10 persen itu harapan kita,” pungkasnya. (im)
