Bupati Ikfina Fahmawati memaparkan strategi menangani permasalahan stunting dalam rapat koordinasi (Rakor) penyusunan laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di di Aula New Jimbaran Resto, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Senin (12/12/2022).

IM.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus menggenjot upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Mojokerto adalah bekerjasama dengan program CSR perusahaan atau memasukan bantuan di Baznas.

Metode itu dipaparkan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat membuka rapat koordinasi (Rakor) penyusunan laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di di Aula New Jimbaran Resto, Kecamatan Magersari, Senin (12/12/2022). Agenda tersebut untuk mengetahui kemajuan permasalahan, dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pelaksanaan rakor diikuti sedikitnya 20 peserta dari anggota TPPS Kabupaten Mojokerto, TPPS kecamatan, RSUD Prof. Dr Soekandar, Universitas Islam Majapahit, SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur, dan Technical Assistant, digelar. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan, dr. Ulum Rokhmat, Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo, Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto, Kepala BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Drs. Bambang Eko Wahyudi.

Serta dihadiri juga oleh Plt. Kepala DP2KBP2 Ludfi Ariyono, Satgas Percepatan Penurunan Stunting  Provinsi Jawa Timur Kasman, Camat Dlanggu, Camat Jetis, serta perwakilan dari Universitas Islam Majapahit.


“Semuanya akan butuh data-data dari kalian, sebagai dasar hasil dari rapat koordinasi atau mungkin ada semacam keputusan-keputusan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Mojokerto yang berdasarkan analisa data yang ada di lapangan kemudian akan ada rekomendasi tindak lanjutnya seperti apa,” jelasnya.

Bupati Ikfina juga mengharapkan, data dari keluarga berisiko stunting sudah bisa di breakdown di masing-masing kecamatan dan desa, sehingga proses pendampingan keluarga berisiko stunting bisa dimaksimalkan dan data balita dari Dinas Kesehatan harus sinkron dengan Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto.

“Tentu harus betul-betul ditarik semuanya, jangan sampai kemudian ada yang terlewatkan diri kita semuanya. Nanti untuk intervensi spesifik nanti pasti akan banyak melibatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto untuk kasus-kasus yang berat yang berhubungan dengan penyakit,” bebernya.

Orang nomor satu dilingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga meminta Dinas Kesehatan untuk memaksimalkan program KB di Kabupaten Mojokerto, karena faktanya 25 hingga 30 persen bayi lahir stunting atau mempunyai kelainan bawaan disebabkan pada ibu hamil yang berusia di atas 35 tahun maupun di atas 40 tahun.

“Ini harus diselesaikan KB-nya, dan ini juga nanti indikatornya masuk intervensi sensitif, karena orang-orang tersebut masih seksual aktif atau masih pasangan usia subur,” ungkapnya.

Bupati Ikfina mengatakan, masalah stunting adalah suatu masalah yang berantai, karena ketika dulu ibunya sudah lahir stunting dan tumbuh menjadi ibu yang kurus, maka akan menyebabkan ibu tersebut melahirkan bayi yang lebih stunting daripada ibunya.

“Karena kalau stuntingnya sudah ada di dalam kandungan itu susah, apalagi kembar. Jadi kalau sejak kehamilan ini sudah stunting, maka janinnya lahir stunting itu sangat susah sekali untuk membesarkannya, Nah makanya yang ada ini digarap betul-betul, kemudian yang belum jangan sampai stunting. Maka ujung tombaknya KB sama gizi untuk rematri calon pengantin dan bagaimana calon pengantin yang kurus jangan sampai hamil dulu,” ungkapnya.

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten, Bupati Ikfina berkomitmen, kedepannya Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto untuk  menjalankan pengembangan anak usia dini holistik integratif.

“Kita pengadaan alat ukur, karena kita ingin semuanya kita ukur. Jadi yang sudah sekolah nanti kita dirikan khusus posyandu yang berbasis sekolah PAUD. Nanti di sekolah PAUD akan diukur oleh guru-gurunya semuanya by aplikasi dan semua akan masuk datanya, kemudian penyelesaiannya semua berdasarkan rujukan dari ahli gizi,” jelasnya.

Disisi lain, Bupati Ikfina meminta agar permasalahan keluarga yang tidak punya akses terhadap air bersih segera diselesaikan dan terdata agar dapat disinkronkan dengan PDAM, serta masalah rumah tidak layak huni, jamban, dan sanitasi di kabupaten Mojokerto.

“Termasuk juga nanti tolong dipikirkan OPD mana yang memberikan semacam pendidikan khusus untuk ibu-ibu pasangan usia subur yang tidak lulus SMP, harus ada pendidikan terkait dengan gizi dan kesehatan, sehingga dia bisa menjaga keluarganya selama sakit dan gizi kalau dia punya balita atau ketika dia hamil, dia tahu harus makan apa seperti itu,” bebernya.

Bupati Ikfina berharap, permasalahan stunting bisa diselesaikan secara holistik komprehensif, karena stunting itu berkelanjutan dari kelahiran bayi stunting, kelak bayi tersebut akan menjadi seorang ibu yang kekurangan gizi, dan ketika hamil maka ibu tersebut akan melahirkan bayi stunting.

“Nah tentu kita butuh semuanya untuk duduk bersama dan mencurahkan ide-ide dan penyelesaiannya seperti apa, dan tentu monitoring. Jadi saya minta tolong nanti data tepat, program jelas, timelinenya jelas, indikator sasarannya jelas, siapa yang bertanggung jawab jelas, sehingga pada saat evaluasi juga jelas dan kemudian nanti kita jadikan dasar untuk perencanaan berikutnya,” pungkasnya.

Pada pelaksanaan Rakor, Bupati Ikfina juga berkesempatan untuk menandatangani laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting yang juga diikuti oleh Kepala OPD yang hadir. (im)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here