IM.com – Pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menekankan kepada para Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar memahami empat pilar dalam membangun infrastruktur digital. Hal ini dipaparkan dalam rapat evaluasi terhadap pelatihan digital leadership academy (DLA) yang diikuti 20 petinggi Pemkab.
Rapat evaluasi tersebut sebagai tindak lanjut pembahasan hasil policy brief atau rencana aksi yang telah disusun dari hasil pelatihan yang menggandeng Tsinghua University di Beijing, China.
Kepala Badan (Litbang SDM), Kementerian Kominfo, Hary Budiarto, menjelaskan tujuan utama dilaksanakan pelatihan DLA adalah untuk meningkatkan kapasitas para pimpinan dalam menginisiasi. Kegiatan itu juga bertujuan mendorong perubahan dalam rangka mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia.
Ia juga menerangkan, terdapat empat pilar dalam membangun infrastruktur digital serta upaya pendekatan pengembangan talenta digital tahun 2023. Yakni melaksanakan program pelatihan DLA, Digital Talent Scholarship, Digital Employment and Talent Pool Platform (Diploy), dan Beasiswa Kominfo.
“Jadi untuk mengembangkan masyarakat digital terdapat tiga segmen yakni basic digital skill dengan target masyarakat umum, disabilitas, anak-anak. Kedua, Intermediate Digital Skill dengan sasaran pekerja level teknis dan profesional. Ketiga, Advance Digital Skill dengan target sasaran praktisi tingkat pimpinan,” terangnya.
Hary juga menjelaskan, bahwa untuk nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dapat diukur dengan empat pilar. Pertama infrastruktur dan ekosistem, kedua keterampilan digital, ketiga pemberdayaan dan pilar keempat adalah pekerjaan.
“Dimana nilai IMDI Kabupaten Mojokerto yakni 33.82 dan tingkat IMDI Provinsi Jawa Timur sebesar 39.42,” jelasnya.
Diketahui, progam DLA ini merupakan pelatihan kepemimpinan digital yang digelar oleh Kementerian Kominfo, sebagai kuliah singkat khusus para pimpinan. Sedangkan, Pemkab Mojokerto sendiri telah mengikuti pelatihan selama 14 kali, dan pada sesi pertama dilaksanakan pada (6/10/2022) lalu.
Pada pelaksanaan rapat evaluasi yang diselenggarakan di ruang rapat Satya Bina Karya (SBK) kantor Bupati Mojokerto juga turut dihadiri Kepala Badan penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Litbang SDM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Hary Budiarto, dan Kepala Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP) Kominfo Surabaya, Eka Handayani serta para kepala OPD Kabupaten Mojokerto.
Kehadiran Kepala Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo dan Kepala BPSDMP Kominfo Surabaya tersebut, untuk membahas enam policy brief yang telah disusun oleh Pemkab Mojokerto yang telah dievaluasi oleh Tim DLA-AWS. Pertama, Sambel Wader Mojokerto, makanan sultan yang terlupakan.
Kedua, Digitalisasi bank sampah dengan penerapan sistem aplikasi di Kabupaten Mojokerto. Ketiga, Smart farming konsep screen house. Keempat, Pengembangan instrumen kebijakan dalam rangka mewujudkan tertib sosial melalui pemasangan kamera CCTV di Kabupaten Mojokerto.
Kelima, Percepatan penggunaan E-Katalog Lokal. Terkahir, Integrasi digitalisasi pemantauan intervensi gizi spesifik pada upaya percepatan penurunan stunting.
Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, mengungkapkan, bahwa pelaksanaan pelatihan DLA ini dapat menjadi momen bagi ASN Pemkab Mojokerto untuk membuka pengetahuan terkait memanfaatkan digitalisasi dalam menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat proses bisnis yang ada di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
“Di sisi lain, saat ini kita juga dituntut percepatan elektronifikasi, termasuk untuk pembayaran-pembayaran yang semuanya cashless. memang kita ini betul-betul memanfaatkan digitalisasi,” ucap Ikfina, Kamis (22/6/2023) siang.
Ikfina bersyukur mendapatkan kesempatan untuk dimonitoring oleh Kementerian Kominfo terhadap policy brief yang telah disusun, sehingga Ia menilai, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat berkembang lebih baik dan lebih cepat.
“Jadi saya sampaikan bahwa kami siap berproses dan untuk itu mohon bantuan anda, bagaimana apa yang sudah kami komitmenkan nanti bisa terfasilitasi. Karena memang harus ada intervensi dari kementerian,” ujarnya. (im)
