Menyikapi peningkatan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak, kata Anwar lebih lanjut, diperlukan strategi khusus untuk meminimalisir melalui penerapan manajemen kasus yang terarah dan komprehensif.
“Pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan melalui manajemen kasus. Dengan demikian penanganan dan permasalahan perlindungan perempuan dan anak dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan sehingga tidak terjadi kasus yang terulang,” katanya.
Menurut Anwar, kondisi Kota Mojokerto sebenarnya dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG Kota Mojokerto mengalami tren kenaikan per tahun. Dari 90,77 di tahun 2019 menjadi 93,53 pada 2023. Hal itu menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan sangat kecil, karena IPG Kota Mojokerto hampir mendekati angka 100.
Sedangkan dalam hal IDG Kota Mojokerto, angkanya 72,34, sementara IDG rata-rata Propinsi Jawa Timur mencapai 74,42. Menurut Anwar, kenaikan tersebut menunjukkan bahwa IDG Kota Mojokerto masih dibawah rata-rata IDG Propinsi Jawa Timur.
“Berarti masih adanya kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki. Dalam kehidupan politik dan ekonomi masih banyak didominasi oleh laki-laki. Semakin jauh IDG dari angka 100. Maka kesenjangannya masih sangat besar,” katanya.
Selain indikator IPG dan IDG, indikator ketimpangan gender, salah satunya adalah masih banyaknya kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, khususnya di Kota Mojokerto.
“Komitmen dan sinergitas lintas sektor yang kuat diperlukan untuk merespons kompleksitas permasalahan dan penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak,” tegas Anwar. (im)
