IM.com – Penanganan stunting di Kota Mojokerto untuk mempersiapkan generasi emas yang unggul pada tahun 2045 harus ada gerakan harmonis partnership dan multihelix. Tidak hanya pemerintah, tapi ada TNI-Polri, pengusaha, akademisi dan media.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto menyampaikan masukan kepada Pemerintah Kota agar komunitas generasi muda dilibatkan untuk penangangan stunting. Sebab penanganan stunting harus dimulai sejak pra nikah sampai menikah atau di usai ideal.
“Melalui forum ini saya usulkan kepada Pemerintah Kota untuk melibatkan generasi muda dalam penanganan sunting. Mereka akan memberi wawasan dengan gaya dan bahasanya kepada generasi muda yang sudah menikah,” kata Sunarto dalam sambutannya pada pembukaan Rembuk Stunting Kota Mojokerto 2024 di Pendopo Sabha Kridatama, Rumah Rakyat, Senin (18/3/2024) pagi.
Sunarto politikus dari Fraksi PDIP ini juga menyampaikan hasil studi banding di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, bahwa generasi muda dilibatkan untuk penanganan perkawinan dini. “Di Pamekasan masih ada tradisi sejak kecil dijodokan. Usia 15-16 tahun dinikahkan. Namun para pasangan yang nikah dini tersebut mendapat pengarahan dari komunitas genre peduli stunting,” ujar Sunarto.
Maka, lanjutnya untuk di Kota Mojokerto komunitas genre ini diberdayakan. Mereka akan bertugas memberi wawasan kepada pasangan yang nikah dini. “Karena sama-sama masih muda akan lebih komunikatif. Misalkan, boleh nikah dini namun saat punya anak di usai yang ideal,” terang Sunarto.
Sementara berdasarkan hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), yang dibacakan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo prevalansi stunting di Kota Mojokerto menunjukkan penurunan selama 4 tahun terakhir. Yakni 9.04 persen pada tahun 2019, 7.71 persen di tahun 2020, 4.84 persen di tahun 2021, 3.12 persen di tahun 2022, dan menjadi 2.04 persen di tahun 2023.
“Per akhir tahun 2023 angka stunting kita masih di angka 2.04 atau setara 122 balita stunting, ini dari total balita di Kota Mojokerto sebanyak 6.145 balita,” terang Gaguk Tri Prasetyo.
Pada Februari tahun ini sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan, sehingga data terakhir tekoreksi di angka 2 persen atau 117 balita.
Sementara Pj Wali Kota Mojokerto Moch Ali Kuncoro minta kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan secara massif penanganan stunting. Bukan sekadar seremonia saja. “Kita sedang mempersiapkan generasi Kota Mojokerto sebagai generasi yang unggul berkualitas, kompetitif, punya daya saing dan berahlak di era generasi emas tahun 2045,” ujar Ali Kuncoro
Pj Wali Kota Ali Kuncoro mengajak semua pihak terkait mengintervensi angka stunting bisa turun. Upaya sudah tidak ada lagi orang lahir dengan diagnose stunting di Kota Mojokerto. ““Kita lakukan upaya-upaya dengan program-program secara spesifik tapi juga program-program secara sensitive dan koordinatif. Program ini adalah sebuah program yang sifatnya Sapu Jagat,” jelasnya seraya menyebut anggaran penanganan stunting tahun 2024 Rp 98,2 miliar dari semua OPD.
Ali Kuncoro juga menyampaikan, target Pemerintah Jawa Timur dan Pemerintah RI untuk tahun 2024 angka stunting dipatok 14 persen. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 178 stunting jumlah penduduk angka balita diangka 30,2 juta. Jika pemerintah menargetkan 14 persen maka hanya ada dan boleh yaitu 4 juta bayi atau balita yang diagnosa stunting.
Hadir dalam Rembuk Stunting Kota Mojokerto, selain Pj Wali Kota Mojokerto Moch Ali Kuncoro, yakni Sekretaris Daerah dan jajaran Forkopimda serta Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Dr Maria Ernawati. (adv/uyo)
