IM.com – Indeks kerawanan pemilu di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur cukup tinggi. Pada tahun 2020 masuk rangking tiga se Indonesia.
Hal itu diungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faisal pada Sarasehan Cegah Pelanggaran Pilkada 2024 bersama Bawaslu dan PWI Monokerto, di Kantor Sekretariat PWI Mojokerto, Senin (15/7/2024).
“Tahun 2024 masih belum rilis, kemungkinan akhir Agustus ini baru di rilis, kita berharap semoga Kabupaten Mojokerto tidak menempati urutan yang rawan,” ungkap Dody.
Pada Pilbup 2010 lanjut Dody, diwarnai aksi bakar-bakaran, tahun 2015 ada aksi jegal menjegal calon dan 2020 kemarin ada coret mencoret baliho calon. “Artinya tiga kali pemilihan selalu diwarnai insiden,” ujarnya.
Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengajak seluruh masyarakat ikut menjadi mata yang turut mengawasi Pemilu 2024 nanti.
Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Afnan Hidayat, berharap pilkada bisa kondusif. Menurutnya, KPU sebagai wadah pelayanan pilkada, sekarang tahapannya, jangan sampai hak hak masyarakat hilang.
”Tugas KPU adalah memfasilitasi kebutuhan pemilih dan peserta pemilu, ” jelasnya.
Dan kini, masih dalam tahap pemutakhiran data pemilih. ”Baru bulan 27 Agustus pendaftaran calon, 24 September pengumuman, serta pada 27 September penetapan calon, ” katanya. Dari pengalaman yang ada, biasanya pelanggaran terjadi pada saat proses pendaftaran calon. (uyo)
