IM.com – Keberhasil Pemerintah Kabupaten Mojokerto melaksanakan program-program strategis, berbuah suntikan bantuan alokasi insentif fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp25 miliar lebih.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024, Kabupaten Mojokerto dialokasikan insentif fiskal sebesar Rp25.689.008.000 sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang mencerminkan komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan insentif fiskal dari Kemenkeu ini merupakan bukti konkret dari capaian nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Mojokerto dinilai berhasil menuntaskan berbagai kategori kinerja yang krusial, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah.
“Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras kita semua. Pengelolaan anggaran yang transparan dan efektif, serta implementasi program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan kita,” kata Bupati Mojokerto, Ikfına Fahmawati usai kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Insentif fiskal ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat program-program prioritas yang telah berjalan.
‘Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan terus menjaga komitmennya dalam percepatan penurunan stunting, selain itu, insentif yang diterima juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas layanan publik,” tegas Ikfına.
Diungkapkannya, Pemkab Mojokerto juga akan terus melakukan intervensi program stunting sehingga tepat sasaran dan tetap selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Sehingga insentif yang kita dapatkan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan,” ujar Ikfina.
Prestasi ini juga mencerminkan visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di Mojokerto.
Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan nasional.
Intervensi Program Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Berbagai inisiatif dalam menurunkan angka stunting yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto diantaranya ialah kampanye gizi seimbang, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang memadai.
Hasilnya, angka stunting di Mojokerto berhasil ditekan, memberikan harapan baru bagi generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif.
Selain itu, dalam kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, Kabupaten Mojokerto menunjukkan hasil yang signifikan. Berbagai program bantuan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah miskin telah membawa dampak positif yang nyata.
Hal ini tercermin dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto yang terus menunjukkan tren menurun.
Tidak kalah penting, dalam kategori penggunaan produk dalam negeri, Kabupaten Mojokerto juga mencatatkan prestasi yang membanggakan.
Melalui kebijakan yang mendorong penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta berbagai program pelatihan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, Mojokerto telah menjadi contoh dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional.
Kinerja Pemkab Mojokerto dalam percepatan belanja daerah juga patut diapresiasi, karena berhasil merealisasikan anggaran belanja dengan cepat dan tepat, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Langkah ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga memastikan bahwa dana pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. (uyo/sar)
