IM.com – Bawaslu Kabupaten Mojokerto beserta forkopimda dan stakeholder menyatakan komitmen bersama untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang jujur dan adil.
Keberhasilan dalam penyelenggaran pesta demokrasi ditandai dari tiga indikator.
Sekertaris Daerah kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko memaparkan tiga indikator keberhasilan penyelenggaran Pilkada. Pertama, seluruh tehapan pilkada berjalan aman dan lancar.
Kedua, partisipasi pemilih yang tinggi. Sebagai catatan, tingkat partisipasi masyarakat pada pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Mojokerto mencapai 90,11 persen, lebih tinggi dari Jatim 84,50 persen dan nasional 81,78 persen.
“Alhamdulillah, partisipasi politik masyarakat Kabupaten Mojokerto lebih tinggi dari nasional dan Provinsi Jawa Timur. Angka parsipasi ini harus berbanding lurus dengan kartu suara yang sah, sehingga masyarakat semakin pintar dalam berdemokrasi,” kata Teguh dalam rapat koordinasi Deklarasi Damai Pilkada serentak Tahun 2024, Senin (23/9/2024).
Ketiga, indikator pilkada yang berhasil bisa dilihat dari tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Teguh menyatakan, penyelenggaran Pilkada yang damai dan lancar memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan seluruh pihak terkait dalam pengamanan.
“Kita semua yang hadir disini sepakat, bahwa Pilkada damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari semua elemen yang terlibat di dalamnya.” ujar Teguh.
Rapat koordinasi Deklarasi Damai yang digelar Bawaslu di Hotel Hotel Aston Mojokerto, Jl. Totok Kerot No.51, Sumber Gayam, Kenanten, Kec. Puri. Kegiatan ini dihadiri semua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU, pimpinan partai politik, Kapolres, Kodim, Kejaksaan, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal menyampaikan deklarasi ini menjadi sarana untuk menegaskan komitmen bersama dalam menggelar Pemilu Serentak 2024 secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Menurutnya, penyelenggaraan pesta demokrasi yang damai menjadi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder dan masyarakat.
“Berbeda pilihan tidak apa-apa, yang terpenting adalah menjaga kerukunan dan persatuan di antara kita,” kata Dody.
Selain itu, Ketua Bawaslu mengajak kepada semua pihak turut serta dalam proses pengawasan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Termasuk menjaga netralitas ASN, penyelenggara negara, TNI dan Polri.
“Penggunaan-penggunaan fasilitas pemerintah yang harus diawasi bersama, agar tercipta Pilkada kabupaten Mojokerto yang kondusif,” tandas Dody. (im)
