IM.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak masyarakat mejadi pemilih cerdas yang memilih pemimpin berdasarkan gagasan, visi misi dan programnya. Demi mencegah potensi korupsi di kemudian hari, masyarakat jangan mendukung calon kepala daerah yang cenderung melakukan politik uang dan membeli suara lewat serang fajar.
Imbauan tersebut disampaikan Pemkot, KPU dan Bawaslu dalam agenda sosialisasi penyelenggaran Pilkada serentak tanpa money politic di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto pada Sabtu (12/10/2024) malam. Kegiatan ini menyasar RT dan RW se-Kota Mojokerto.
Ketiga instansi secara aktif terus memberikan edukasi kepada masyarakat demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 agar melahirkan pemimpin terbaik untuk Kota Mojokerto dan Jawa Timur.
“Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ini agar pada Pilkada 27 November 2024 mendatang, memilih pemimpin bukan berdasarkan uang. Melainkan dengan mengedepankan kompetensi, ide, sikap dan konsep yang diusung oleh para calon agar terpilih pemimpin yang berintegritas,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Ali Kuncoro.
Menurut Ali, memilih pemimpin yang berintegritas selaras dengan tagline KPK RI yakni ‘Hajar Serangan Fajar untuk memerangi korupsi. Ia menambahkan, pilihan masyarakat pada pilkada serentak 2024 ini akan menentukan bagaimana masa depan bangsa, terutama Kota Mojokerto, setidaknya sampai 5 tahun ke depan.
“Pemimpin punya kewenangan bikin kebijakan. Kalau salah memilih kota mojokerto yang sudah on the track akan menjadi turun. Jadi jangan dipilih karena uang, pilihlah yang betul-betul membawa Kota Mojokerto maju ke depan,” tegasnya.
Pejabat yang akrab disapa Mas Pj ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Dimana seiring bertambahnya jumlah penduduk juga semakin kompleks masalah yang dihadapi, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan. Oleh karenanya ia mengimbau agar memilih pemimpin yang memiliki kebijakan yang memperhatikan masalah-masalah yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
“Jangan pilih pemimpin karena duitnya, tapi pilih pemimpin karena gagasan, karena visinya, karena idenya, karena janji atau komitmennya membikin kebijakan-kebijakan keberlanjutan yang pro terhadap permasalahan yang ada di masyarakat,” kata Mas Pj.
Dalam pelaksanaan Pilkada ini, kata Mas Pj, pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu semua yang memiliki hak pilih harus menggunakan hak pilihnya.
“RT RW harus pro aktif, warga yang tidak bisa memilih karena sakit kalau memungkinkan harus dibonceng, dibawa ke TPS, semua yang punya hak suara sebisa mungkin harus memberikan hak suara,” terangnya.
juga mengimbau agar iklim di Kota Mojokerto yang sudah kondusif jangan tercerai berai hanya karena perbedaan pilihan dalam Pilkada. Ia mengajak masyarakat untuk jeli dan benar-benar mempelajari sepak terjang calon walikota-wakil walikota dalam Pilwali Mojokerto 2024 ini.
“Pesan saya yang penting tetap guyup rukun, tidak perlu berdebat. Jangan sampai iklim yang sudah teduh ini gegeran perkoro Pilkada,” pungkasnya.
Ketua KPU Kota Mojokerto Usmuni, menyampaikan rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karenanya rakyat harus memilih pemimpin yang mampu menyampaikan aspirasi bukan memilih karena uang. Ia menjelaskan dampak negatif yang akan terjadi dalam masyarakat akibat money politik.
“Ada hukum pidana dan penjara, kedua menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup dan ketiga akan merusak paradigma bangsa,” terangnya.
Sementara Ketua Bawaslu Dian Pratmawati menerangkan berbagai hal bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pilkada termasuk praktik money politik Oleh karenanya ia mengajak para ketua RT dan RW berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pilkada.
“Bawaslu tidak bisa sendiri hanya 3 orang, 9 orang di masing-masing kecamatan, dan di kelurahan ada 18 tanpa masyarakat kami tidak akan bisa. Harapan kami setidaknya Panjengengan ini menjadi informan, agen perubahan ketika ada informasi yang melanggar,” kata Dian.
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak sebagaimana yang telah tercantum dalam DPT KPU Kota Mojokerto terdapat 105.313 orang pemilih aktif yang akan memberikan suara di 192 TPS se-Kota Mojokerto. (imo)
