IM.com – Anggota DPR RI Fraksi PKS Meitri Citra Wardani memberi perhatian serius terhadap masalah banjir dan sampah di Kabupaten Mojokerto. Wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VIII menilai, pemerintah dan semua pihak terkait harus bersinergi menemukan dan melaksanakan solusi terbaik dalam penanganan dua persoalan itu.
Meitri mengaku, kerap menampung keluhan dan laporan dari masyarakat di dapilnya terkait masalah banjir dan sampah. Selama masa reses pada 16-24 Desember 2024, pihaknya mendata ada 14 titik banjir di Kabupaten Mojokerto yang perlu segera ditanggulangi.
“Aspirasi dan laporan selama pertemuan dengan warga ini sangat penting untuk ke depannya dapat merumuskan solusi bersama terkait permasalahan riil yang dihadapi masyarakat,” kata Meitri, Kamis (26/12/2024). Data yang diperoleh selama reses ini, imbuhnya, akan disampaikan dalam rapat kerja DPR bersama pemerintah.
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini mengungkapkan, banjir menjadi keluhan utama warga di sejumlah wilayah semisal Dusun Gedangan, Desa Jolotundo, Kecamatan Jetis, dan Dusun Gebang Malang, Kecamatan Mojoanyar. Warga menyoroti buruknya sistem drainase, tidak memadainya saluran air, serta kurangnya tanggul dan embung untuk mengantisipasi luapan air saat hujan deras.
“Banjir tahunan yang terus terjadi membutuhkan solusi nyata, mulai dari pembangunan gorong-gorong yang sesuai standar serta peningkatan kualitas pemeliharannya hingga penyediaan pompa air dalam jumlah dan kondisi yang memadai agar dapat mencegah genangan meluas,” ujar Meitri.
Solusi Metri Untuk Pengelolaan Sampah
Meitri menambahkan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hal itu guna memastikan perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur ini berjalan dengan baik.
“Warga sekitar maupun pemerintah setempat perlu berkolaborasi terkait hal ini agar sistem drainase dapat berfungsi optimal dan tidak menjadi bom waktu kala hujan deras tiba,” ujarnya.
Selain pendekatan infrastruktur, Meitri menyebutkan, pemerintah harus proaktif memberikan pemahaman secara berkesinambungan terkait bahaya membuang sampah sembarangan dan pentingnya memelihara kesehatan lingkungan.
“Kesadaran untuk tidak membuang sampah di saluran air harus terus ditingkatkan. Perlu ada pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap siapapun yang melanggar untuk memberikan efek jera,” tandasnya.
Di sisi lain, Meitri juga menyoroti pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. Selama reses, pihaknya menerima laporan dari warga Dusun Sidoleh, Desa Mojopilang, Kecamatan Kemlagi, dan Dusun Losari, Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari.
Meitri mengungkapkan, warga mengeluhkan minimnya fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA) serta kurangnya edukasi tentang pengelolaan sampah. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah yang mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko penyebaran penyakit.
“Maka, kami mengusulkan agar warga dapat mengakses dana desa untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah sederhana seperti bank sampah,” ujarnya.
Pada saat yang sama, imbuh Meitri, pemerintah desa setempat juga bisa mengajukan proposal bantuan dari program CSR dari perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. Melalui pengajuan itu, perusahaan harus membantu dalam penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan.
Baca Juga: Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Mojokerto Dukung Impor Sampah Plastik Dihentikan
Sementara pihaknya juga akan mendorong pemerintah pusat guna menyalurkan program-program yang relevan terkait pengelolaan sampah kepada konstituen yang membutuhkan. Meitri berharap upaya kolaboratif semua pihak dapat mendorong terwujudnya program inovatif.
Ia mencontohkan, pemerintah dapat memberikan pelatihan terkait cara pengolahan sampah yang menghasilkan barang bernilai. Serta penyediaan sarana prasarana seperti fasilitas pendukungnya. ‘
“Dengan cara ini, diharapkan masalah lingkungan dapat diatasi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Semua akan berjalan efektif apabila masing-masing pihak berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi XII DPR RI ini juga menegaskan komitmennya untuk membawa semua aspirasi warga yang relevan ke dalam rapat kerja DPR dengan Pemerintah. Meitri berharap DPR, pemerintah daerah, dan pusat dapat bersinergi lebih baik untuk menuntaskan masalah warga Kabupaten Mojokerto.
“Kami mengemban tanggungjawab moral dan politik untuk memastikan aspirasi masyarakat kami dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga dapat memberikan maslahat yang berkelanjutan,” demikian Meitri. (imo)
