IM.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur berpotensi meningkat mulai tahun 2025. Lonjakan itu buah dari perubahan skema bagi hasil PKB dan BBNKB antara pemerintah pusat dengan daerah.
Mulai 2025 ini, pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan memberikan 66 persen untuk kabupaten/kota dan 34 persen untuk provinsi. Komposisi ini kebalikan dari tahun-tahun sebelumnya yakni provinsi memperoleh 70 persen dan kabupaten/kota 30 persen.
Perubahan skema pembagian hasil ini bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. UU ini mengatur Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
“Dengan perubahan itu, PAD Jatim diperkirakan akan berkurang hingga Rp 4,1 triliun. Ini tentu bukan jumlah kecil dan harus segera diantisipasi,” kata Anggota Komisi C DPRD Jatim Lilik Hendarwati , Selasa (10/6/2025).
Dengan tantangan penyusutan PAD Provinsi tersebut, Lilik mengajak eksekutif maupun legislatif, untuk bersinergi menghadapi tantangan fiskal ini dengan semangat optimisme dan melakukan terobosan. Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu mendorong Pemprov Jatim agar terus bersemangat menggali potensi dan menambah inovasi baru.
Salah satu gagasan yang diajukannya melakukan optimalisasi aset. Ia menyarankan Pemprov Jatim menggelar festival aset sebagai bagian dari strategi kreatif untuk menggali potensi pendapatan baru.
“Saya mengusulkan adanya festival aset. Ini bisa menjadi sarana untuk memetakan dan mempromosikan aset-aset daerah yang bisa disewakan atau dimanfaatkan secara lebih optimal,” ujarnya.
Menurutnya, masih banyak aset milik Pemprov Jatim yang belum diberdayakan secara maksimal. Ia menilai, jika dilakukan pendataan menyeluruh dan strategi pengelolaan yang tepat, aset-aset tersebut bisa menjadi sumber PAD baru yang menjanjikan.
“Pemprov harus serius melakukan pendataan aset. Kami dari DPRD Jatim siap memberikan dukungan dan pendampingan. Jangan sampai aset-aset dibiarkan tidur atau dikelola pihak lain tanpa kontribusi berarti,” tambahnya.
Politisi PKS itu mencontohkan salah satu aset potensial yang bisa dimaksimalkan adalah Pelabuhan Probolinggo. Menurutnya, pelabuhan tersebut memiliki nilai strategis tinggi dan bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan baik.
“Pelabuhan Probolinggo itu aset besar. Harus ada strategi khusus agar benar-benar memberi manfaat dan menambah pemasukan daerah,” cetusnya. (imo)
