inilahmojokerto.com – Setiap libur Natal dan Tahun Baru, jutaan warga Indonesia melaju lebih cepat, lebih aman, dan lebih manusiawi melewati jalan tol.
Pada hari-hari besar dan musim liburan, jalan tol berubah menjadi nadi panjang yang berdenyut tanpa henti. Di sanalah ribuan kendaraan bergerak serempak, membawa keluarga pulang kampung, pasangan mengejar senja di kota wisata, atau anak-anak menuju liburan yang kelak menjadi kenangan.
Jalan tol bukan sekadar bentang aspal dan beton tetapi telah menjadi ruang sosial modern, tempat waktu dipersingkat dan jarak dijinakkan.
Namun, di tengah kelancaran perjalanan itu, nyaris tak ada yang bertanya, siapa yang pertama kali menanam benih gagasan jalan tol di Indonesia?
Jawabannya adalah Raden Soediro Harjodisastro, seorang pendidik, negarawan, dan pemimpin kota yang berpikir jauh melampaui zamannya. Bahkan ketika zamannya sendiri belum siap menerima pikirannya.
Gagasan yang Lahir dari Kepadatan
Pada dekade 1950-an, Jakarta belum seramai sekarang. Namun tanda-tanda sesak sudah terasa. Data Badan Pusat Statistik tahun 1955 mencatat penduduk Jakarta mencapai 1,5 juta jiwa, angka yang bagi masa itu terbilang besar. Kota tumbuh cepat, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah tertatih.
Soediro, yang menjabat Wali Kota Jakarta (jabatan setara gubernur saat itu) pada periode 1953–1960, memandang masalah kota dengan nalar sistemik. Baginya, pembangunan tidak cukup hanya dengan niat, tetapi juga memerlukan skema pembiayaan yang berkelanjutan. Dari sanalah muncul ide yang kelak mengubah wajah Indonesia: jalan berbayar.
Konsepnya sederhana namun revolusioner. Kendaraan yang melintasi ruas jalan tertentu diwajibkan membayar sejumlah tarif. Dana itu digunakan kembali untuk pembangunan kota.
Lokasi yang ia bayangkan adalah jalur prestisius Semanggi–Istana Negara, kini dikenal sebagai Jalan Sudirman–Thamrin.
“Di ujung Jalan M.H. Thamrin, di situ bakal berdiri tempat pemungutan tol bagi setiap kendaraan bermotor yang lewat,” ujar Soediro, seperti ditulis dalam autobiografinya Sudiro Pejuang Tanpa Henti (1981).
Ditolak Zaman, Disalahpahami Sejarah
Sayangnya, ide besar itu kandas sebelum tumbuh. DPRD Jakarta kala itu menolak keras gagasan jalan berbayar. Alasannya berlapis, dianggap memberatkan rakyat, tidak efektif, bahkan dinilai berpotensi membangkitkan trauma kolonial.
Pada masa Hindia Belanda, praktik jalan berbayar memang pernah diterapkan, khususnya kepada pedagang Tionghoa. Kebijakan diskriminatif itu meninggalkan luka sosial yang dalam. Karena itulah, gagasan Soediro disalahartikan sebagai upaya memeras rakyat dan memicu kecemburuan sosial.
Padahal, konteks dan niatnya berbeda jauh. Namun sejarah kerap tidak ramah pada ide-ide yang lahir terlalu dini. Soediro pun mengalah, mencari sumber pendapatan lain bagi Jakarta. Ide jalan tol seolah mati namun sesungguhnya hanya tertidur.
Dua Dekade Kemudian, Ide Itu Bangkit
Waktu membuktikan bahwa gagasan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu momentum. Pada 1973, ketika Jakarta kian padat dengan penduduk mencapai 4,5 juta jiwa dan ratusan ribu kendaraan pribadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Kelistrikan Ir. Sutami kembali menghidupkan ide jalan tol.
Atas arahan Presiden Soeharto, dibangunlah jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor, koridor dengan mobilitas tertinggi saat itu. Dari kebijakan inilah lahir Tol Jagorawi, jalan tol pertama di Indonesia sepanjang 59 kilometer, dengan anggaran sekitar Rp2 miliar.
Pada 9 Maret 1978, Presiden Soeharto meresmikan Tol Jagorawi. Sepekan sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) dibentuk sebagai operator tunggal jalan tol nasional. Tarif awalnya sekitar Rp 13 per kilometer, sebuah angka kecil untuk dampak besar yang kelak ditimbulkannya.
Ironisnya, nama Soediro jarang disebut dalam peresmian sejarah itu. Padahal, benihnya telah ia tanam sejak 1955.
Warisan yang Melampaui Aspal
Raden Soediro Harjodisastro (24 April 1911 – 18 April 1992) bukan hanya penggagas jalan tol. Ia adalah arsitek tata sosial kota. Dialah yang membagi Jakarta menjadi Jakarta Utara, Pusat, dan Selatan.
Ia pula yang memperkenalkan sistem Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK)—cikal bakal Rukun Warga (RW) yang hingga kini menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Sebagai Gubernur Sulawesi (1951–1953), anggota Konstituante RI hasil Pemilu 1955 dari PNI, hingga pendidik sejati, Soediro adalah contoh pemimpin yang bekerja dalam diam.
Ia wafat pada 18 April 1992 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Salah satu cucunya dikenal publik sebagai aktor Tora Sudiro—sebuah ironi manis: sang kakek membangun jalan, sang cucu melintasi layar.
Gagasan Sunyi Jadi Tulang Punggung Negeri
Kini, puluhan tahun setelah ide itu pertama kali ditertawakan dan ditolak, jalan tol justru menjadi tulang punggung infrastruktur nasional. Pada era Presiden Joko Widodo, pembangunan jalan tol meningkat tajam, membentang dari Sumatera hingga Papua.
Setiap libur Natal dan Tahun Baru, jutaan warga Indonesia melaju lebih cepat, lebih aman, dan lebih manusiawi. Mereka mungkin tak pernah mengenal nama Raden Soediro Harjodisastro. Namun setiap kilometer yang ditempuh dengan lancar adalah doa sunyi bagi seorang pemikir yang mendahului zamannya.
Sejarah akhirnya memberi keadilan: bukan dengan sorak, melainkan dengan manfaat yang dirasakan generasi demi generasi. (kim/wid)
