IM.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam. Ratusan santri dan siswa di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dilaporkan mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan MBG saat jam belajar, Jumat (9/1/2026).
Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus serupa yang menimpa kalangan pelajar di berbagai daerah.
Sedikitnya lebih dari 150 siswa dari Pondok Pesantren Al Hidayah Desa Wonodadi, Ponpes Maahad Annur Desa Singowangi, serta SMP Negeri 2 Kutorejo, mendadak mengeluh mual, muntah, pusing, demam, dan tubuh lemas tak lama setelah makan siang.
Mereka kemudian dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan, mulai dari Puskesmas Kutorejo dan Gondang hingga RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari.
Menu yang dikonsumsi berupa soto ayam, disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pelaksana teknis MBG. Sejumlah siswa mengaku menemukan kejanggalan pada sajian tersebut.
“Ayamnya bukan suwir seperti biasanya, lebih mirip mi ayam,” ujar salah seorang siswa, menggambarkan kesan awal sebelum akhirnya jatuh sakit.
Kasus ini langsung memicu kekhawatiran orang tua dan pengelola sekolah. Alih-alih membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program yang digadang-gadang sebagai solusi nutrisi justru membuat proses belajar terhenti dan menempatkan anak-anak dalam risiko kesehatan serius.
Ironisnya, insiden di Kutorejo bukan kejadian tunggal. Dalam beberapa bulan terakhir, laporan keracunan makanan MBG juga mencuat di sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Ratusan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami gejala serupa setelah mengonsumsi makanan dari program yang sama.
Polanya nyaris identik, menu berkuah, distribusi massal, dan lemahnya kontrol mutu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang standar kebersihan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan MBG.
Program berskala besar yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak seharusnya memiliki pengawasan berlapis dan prosedur keamanan pangan yang ketat.
Namun berulangnya kasus justru menunjukkan celah serius dalam tata kelolah.
Di tengah semangat pemenuhan gizi nasional, aspek kehati-hatian tampak kerap terabaikan. Makanan yang seharusnya menjadi sumber energi dan kesehatan berubah menjadi ancaman nyata.
Tak sedikit masyarakat menyuarakan kekecewaan, bahkan menyindir MBG sebagai program “bergizi di atas kertas, berbahaya di lapangan”.
Kasus Kutorejo menjadi peringatan keras bahwa niat baik tidak cukup tanpa tanggung jawab dan pengawasan serius. Anak-anak sekolah bukan objek uji coba kebijakanSetiap kelalaian dalam pengelolaan pangan menyangkut keselamatan dan masa depan mereka.
Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG mutlak dilakukan, mulai dari dapur penyedia, rantai distribusi, hingga sistem pengawasan independen.
Tanpa pembenahan nyata, program yang seharusnya melindungi justru akan terus meninggalkan jejak trauma dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. (kim)
