inilahmojokerto.com – Paradigma baru bernama voters engineering dinilai menjadi kunci agar kajian politik tetap relevan sekaligus menjaga kualitas demokrasi di tengah derasnya arus digitalisasi dan disrupsi teknologi.
Guru Besar Ilmu Perilaku Memilih Universitas Airlangga, Prof. Dr. Muhammad Asfar, memperkenalkan konsep tersebut dalam pidato pengukuhan guru besar di Aula Garuda Mukti, Kampus MERR-C, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara memahami perilaku pemilih, sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih adaptif dan komprehensif.
“Yang kita pertaruhkan bukan hanya pilihan elektoral, tetapi juga kualitas nalar publik dalam membedakan fakta dan manipulasi,” ujarnya.
Asfar menjelaskan, voters engineering mengintegrasikan tiga pendekatan utama dalam politik elektoral, yakni perilaku memilih, komunikasi politik, dan pemasaran politik yang selama ini berjalan terpisah.
Melalui integrasi tersebut, paradigma ini tidak hanya menjawab alasan perubahan pilihan pemilih, tetapi juga bagaimana perubahan itu dapat dipetakan, dipengaruhi, dan direproduksi secara sistematis.
Ia mengibaratkan peran konsultan politik seperti dokter yang mampu mendiagnosis kondisi pasien sekaligus menentukan langkah penanganan.
Dalam konteks politik, diagnosis itu digunakan untuk membaca peluang kemenangan kandidat sejak awal.
“Seorang konsultan politik harus mampu membaca kondisi pemilih secara tepat, seperti dokter mendiagnosis pasien,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dalam paradigma ini pemilih tidak lagi dipandang sebagai objek pasif, melainkan aktor aktif yang dapat menyebarkan pesan, memperkuat narasi, hingga menjadi “mesin pengaruh” bagi pemilih lain.
Dalam praktiknya, konsep ini diterapkan melalui pengembangan political marketplace platform untuk memetakan pemilih secara rinci, mulai dari pemilih loyal hingga pemilih mengambang.
Meski demikian, Asfar mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan teknologi, seperti propaganda digital dan penyebaran informasi palsu. Karena itu, penguatan literasi publik menjadi hal yang penting untuk menjaga kualitas demokrasi. (kim)
