IM.com – Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi memanfaatkan kunjungan kerja Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Matalitti untuk menyalurkan usulan program pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dari empat proyek yang diminta Pemkab Mojokerto ke pemerintah pusat, satu di antaranya belum dikabulkan yakni pembangunan jembatan layang (flyover) di simpang lima Kenanten.
Pungkasiadi menyatakan, pembangunan flyover Kenanten sangat penting dan mendesak direalisasikan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang kerap terjadi di titik tersebut. Sayangnya, hingga sekarang belum ada sinyal positif dari pemerintah pusat untuk mengakomodir usulan tersebut.
”Nah, hari ini mumpung ada Ketua DPD RI agar di sampaikan ke pusat. Flyover ini dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan. Tapi sampai sekarang belum masuk perpres,” kata Pungkasiadi dalam kesempatan sambutannya dalam forum kunjungan kerja Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti, Selasa (24/12/2019). Acara ini digelar di kediaman tokoh pemuda, Ayub Busono Listiyawan, Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Mojokerto.
Ipung, demikian Plt Bupati Mojokerto itu akrab disapa, tak tahu alasan pemerintah pusat belum mengabulkan usulan pembangunan flyover Kenanten. Padahal usulan proposal project-nya sudah dikirim tahun lalu.
“Tahun ini kami ajukan lagi. Karena sudah urgen itu, flyover Kenanten,” ujarnya.
Menurut Pungkasiadi, usulan proyek flyover yang disampaikan ke pemerintah pusat itu juga tidak asal-asalan. Ia mengungkapkan, usulan itu didasarkan pada hasil kajian ilmiah dan rekomendasi dari kepolisian.
“Rekomendasi dari penelitian itu menyebutkan kemacetan di Kenanten itu harus segera diatasi,” tegasnya.
Sementara untuk pembangunan GOR, Pungkasiadi secara khusus meminta sokongan dari La Nyalla Matalitti dan Ayub Busono. Ini mengingat kedua tokoh itu memang dikenal gemar sepakbola dan akrab dengan dunia olahraga.
“GOR ini perlu diperbaiki komandan, beliau-beliau ini (mengacu pada La Nyalla dan Ayub) kan tokoh-tokoh pecinta sepakbola juga. Pemkab sudah melakukan pembenahan setiap tahun, mulai gorong-gorong stadion, cincin dan tahun ini kami anggarkan untuk perbaikan tribun,” terangnya.
Selain pembangunan flyover tadi, tiga usulan lain yang disampaikan Pungkasiadi dalam kunker Ketua DPD yakni proyek Jalan Tol Mojokerto-Gempol, revitalisasi situs Majapahit di Trowulan dan kawasan industri di utara sungai Brantas. Tiga usulan ini sudah disampaikan Pemkab Mojokerto dan menunggu eksekusi dari pemerintah pusat.
“Tiga usulan itu sudah masuk Perpres. Ya hanya flyover Kenanten tadi yang belum masuk,” tandas Pungkasiadi.
Ia menyampaikan, pembangunan infrastruktur memang menjadi prioritas untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Pembangunan tol, kawasan industri dan situs Majapahit itu akan. Ini target kami menuju Kabupaten Mojokerto sejahtera,” imbuh Pungkasiadi.
Sementara Ayub Busono Listiyawan dalam sambutannya mengatakan pembangunan fisik di Kabupaten Mojokerto harus tetap mempertimbangkan semua aspek. Antara lain lahan pertanian yang semakin tergerus pembangunan industri serta aspek ekologi lingkungan.
“Mojokerto ini 30 tahun lalu menjadi salah satu kawasan agraris terbesar di Jawa Timur. Sekarang industrinya yang berkembang pesat. Mojokerto juga sebagai salah satu wilayah penyedia sumber air alam yang juga menghidupi kawasan Surabaya, Gresik dan Sidoarjo,” jelas Ayub.
Ia pun berharap Plt Bupati tidak mengabaikan dua aspek tadi, lahan pertanian dan ekologi lingkungan, dalam merencanakan pembangunan fisik di Mojokerto.
“Agar terjadi perimbangan yang tepat, antara kepentingan industri dan sosial serta lingkungan,” cetus Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto ini.
Ketua DPD, La Nyalla Matalitti dengan seksama mendengarkan usulan Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi dan tokoh pemuda, Ayub Busono L. La Nyalla menegaskan sudah memahami persoalan yang ada di Mojokerto sesuai penuturan kedua tokoh tadi bersama perwakilan masyarakat yang hadir menyampaikan aspirasinya.
“Pada prinsipnya kita menampung apa yang menjadi kekurangan di Kabupaten Mojokerto, dan tadi sudah di usulkan secara tertulis yang nantinya akan di pelajari, dan akan di sampaikan pada pemerintah pusa,t” jelas La Nyala.
Ia kemudian meminta agar semua aspirasi dan usulan itu disampaikan secara tertulis untuk digodok oleh anggota DPD. Selanjutnya, pihaknya akan menyampaikan usulan itu ke pemerintah pusat agar ditindaklanjuti.
“Ada empat aspirasi dari masyarakat. Buat laporan tertulisnya, kirimkan ke DPD RI. Nanti kita tindaklanjuti melalui komite-komite yang ada di DPD. Komitmen kita di DPD, adalah membawa persoalan di daerah untuk dibantu cari solusinya di pusat. Saya ingin daerah lebih maju,” demikian La Nyalla. (im)
