IM.com – Capaian satu tahun masa jabatan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam hal pengentasan kemiskinan disorot dewan. Garis kemiskinan di Jatim selama satu tahun terakhir tidak mengalami penurunan signifikan.
Data Badan Pusat Statistik mencatat penduduk Jatim yang hidup di garis kemiskinan di Jatim per September 2019 masih di angka 4.056,00 ribu jiwa (10,20 persen). Hanya berkurang sebesar 56,3 ribu jiwa dibandingkan Maret 2019 sebesar 4.112,25 ribu jiwa (10,37 persen).
Penurunan itu lebih kecil dibandingkan periode Triwulan IV (Desember) 2018 hingga Triwulan I (Maret) 2019. Pada akhir 2018 BPS mencatat angka kemiskinan di Jatim mencapai 4.332,59 ribu jiwa (10,98 persen). Artinya angka tersebut berkurang 220,34 ribu jiwa hingga Maret 2019.
Sementara jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan selama periode Maret 2019-September 2019 hanya turun sebanyak 11,1 ribu jiwa. Yakni dari 1.449,27 ribu jiwa pada Maret 2019 menjadi 1.438,15 ribu jiwa per September 2019.
Untuk di daerah perdesaan turun sebanyak 45,1 ribu jiwa. Dari 2.662,98 ribu jiwa pada Maret 2019 menjadi 2.617,85 ribu jiwa per September 2019.
Penyumbang garis kemiskinan di Jatim paling besar berasal dari komoditi makanan. Sumbangan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2019 tercatat sebesar 74,91 persen, sedikit menurun dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yaitu sebesar 75,02 persen.
“Artinya pengentasan kemiskinan masih menjadi PR Besar Pemprov Jatim,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi, Kamis (13/2/2020).
PR pengentasan kemiskinan itu berdasar 11 capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemprov Jawa Timur setahun terakhir.
Sementara di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak mambawa imbas positif terhadap pengentasan garis kemiskinan. Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2019 dibandingkan Triwulan IV-2018 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,54 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,56 persen, diikuti Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,39 persen, serta Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,04 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi PMTB sebesar 5,38 persen; diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga sebesar 4,74 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,63 persen.
Dapat disimpulkan, perekonomian Jawa Timur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2019 mencapai Rp 2.352,43 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 1.650,14 triliun.
Selain masalah kemiskinan, Fraksi PKB Jatim juga menyoroti program pendidikan unggulan Gubernur Khofifah, yaitu TisTas (Gratis dan Berkualitas).
Fauzan menilai, program tersebut perlu diperjelas sehingga tidak memunculkan polemik antara wali murid dengan pihak sekolah. Termasuk urgensi menerbitkan payung hukum untuk tetap membuka kesempatan bagi Kab/Kota untuk sharing bantuan pendanaan ke sekolah.
Lebih lanjut, politisi dari dapil Bojonegoro-Tuban itu menilai bahwa Jawa Timur perlu membangun model pendidikan toleransi anti-radikalisme ekstrem (preventing violence extremism) untuk siswa SMA, pendidik, dan tenaga kependidikan.
“Termasuk juga untuk calon pekerja migran Indonesia. Karena ada indikasi kuat bahwa tingkat keterpaparan mereka terhadap virus radikalisme semakin meningkat,” tuturnya. (im)
