IM.com – Partai kebangkitan Bangsa terus dibanjiri pelamar posisi bakal calon Bupati-Wakil Bupati Mojokerto. Adalah Imron Rosyadi, akademisi hukum yang berlatar belakang keluarga nahdlatul ulama hari ini, Jumat (21/2/2020) mengambil formulir pendaftaran bacabup-bacawabup di Graha Gus Dur, DPC PKB Kabupaten Mojokerto, Jalan Raya Jabon, Mojoanyar.
Sosok Imron Rosyadi tidak dikenal luas sebelumnya. Namun Imron cukup percaya diri bersaing dengan sejumlah nama yang lebih populer seperti Pungkasiadi, Ikfina Fahmawati, Yoko Priyono dan beberapa kandidat lain yang sudah muncul lebih dulu.
“Saya harus optimis berjuang mendapatkan rekom calon bupati. Seandainya hanya mendapat posisi wakil, nanti kita pertimbangkan,” kata Imron percaya diri. Ia menyatakan siap mengikuti semua prosedur partai untuk mendapatkan rekom PKB.
Imron mengakui, PKB merupakan partai yang dibidiknya sebagai kendaraan politik untuk berkompetisi di Pilkada Kabupaten Mojokerto 2020. Namun ia memberi sinyal PKB bukan satu-satunya.
“PKB menjadi priroritas karena latar belakang saya dari keluarga NU dan aktivis PMII. Selain PKB, nanti rencananya ke partai-partai lain yang masih terbuka menerima calon,” ungkapnya.
Pria penyandang gelar Magister Hukum ini mengusung visi dan misi dengan konsep yang tidak jauh berbeda dengan para calon kepala daerah pada umumnya. Yakni memajukan pembangunan insfrastruktur, ekonomi dan sosial budaya di Bumi Majapahit.
Namun yang menjadi sorotan Imron adalah pengalaman tiga periode kepemimpinan di Kabupaten Mojokerto sebelumnya yang berakhir di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari pengalaman itu, kandidat doktor bidang hukum ini akan memprioritaskan kepemimpinan yang bersih dan good governance dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai misinya.
“Mengedepankan keadilan dan transparansi dalam birokrasi adalah misi saya. Bukan sekadar retorika, tapi itu sudah menjadi keinginan kuat saya untuk menjadi pemimpin yang bersih membawa perubahan di Mojokerto,” tutur Imron.
Ia menyatakan, dua hal itu yang kurang dari kempemimpinan sebelumnya sehingga berujung di jeruji besi. Menurutnya, seorang bupati atau pemimpin tidak bisa hanya melakukan pembangunan tanpa memikirkan, apalagi mengabaikan aspek hukumnya.
“Meskipun pembangunan itu sangat bagus dan memuaskan masyarakat, tapi jangan sampai melanggar aturan. Sehingga yang harus dilakukan keduanya harus berjalan seiring. Menyelenggaran pemerintahan dan pembangunan untuk masyarakat sekaligus dengan cara yang bersih,” jelasnya.
PKB sebagai partai pemilik tiket otomatis -tanpa koalisi- untuk mengusung pasangan Cabup-Cawabup Mojokerto 2021-2025 paling diminati para tokoh yang ingin bertarung di Pilkada serentak 2020. Pantauan inilahmojokerto.com, ini ada 11 kandidat yang mengambil formulir pendaftaran ke PKB sejak dibuka pada Senin (17/2/2020).
Dua di antaranya yang datang ke Graha Gus Dur merupakan pasangan bacabup-bacawabup Ikfina Fahmawati-Muhammad Al Barra. Sembilan kandidat lain yakni Pungkasiadi, Yoko Priyono, Purwo Santoso, Kusnan Hariadi.
Kemudian ada Wahyu Haminarko, Edy Purnomo, Anton Fatkhurrahman, Muhammad Afif dan Muhammad Al-Amin Ranuwiharja (Gus Amin). Imron Rosyadi merupakan pelamar ke 12.
Pendaftaran calon di PKB akan ditutup pada 23 Februari 2020. Berikutnya, PKB menerima pengembalian formulir pendaftaran dari para calon sampai 29 Februari 2020.
“DPC PKB hanya melakukan penjaringan dan pemberkasan saja. Sedangkan fit and proper tes dilakukan oleh DPP PKB di Jakarta. Dan penerbitan Rekom juga hak dari DPP PKB. Kami tidak punya hak apa-apa,” jelas Sekretaris Panitia Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati DPC PKB Kabupaten Mojokerto Muhammad Toyib. (im)
