IM.com – Sebanyak 33 orang pejabat eselon III dan IV Pemerintah Kota Mojokerto mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara professional dan akuntabel.
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa dibuka langsung oleh Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari di Pendopo Sabha Kridhatama, Rumah Rakyat, (11/10/2021). Ning Ita, sapaan akrab walikota, menyampaikan pentingnya kegiatan diklat ini sebagai program sertifikasi PBJ bagi ASN, khususnya pejabat eselon III dan IV.
“Sertifikat yang akan didapat ini sangat penting, sehingga tidak ada lagi dalam satu dinas/OPD harus meminjam kepada OPD lain karena ketidaktersediaanya SDM PBJ. Maka dari itu, saya berharap seluruh ASN yang tahun ini mengikuti diklat ini agar dengan sungguh-sungguh,” terang Ning Ita.
Selain itu, Ning Ita menerangkan, sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 17 tahun 2021, Pejabat Administrator (Eselon II) yang belum memiliki sertifikat PBJ sampai batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi tegas. Yakni pemotongan Tambahan Penghasilan (TPP).
“Pejabat eselon III yang tidak memiliki sertifikat PJB sampai bulan Juni 2021 dilakukan pemotongan TPP sebesar 25 persen,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Nawang Ardiani mengatakan, permasalahan pengadaan barang dan jasa harus diperbaiki secara serius. Ia mengungkapkan Permasalah yang masih saja dirasakan di daerah antara lain kapasitas managemen dan kelembagaan, kurangnya kapasitas, integritas SDM pengelolaan barang dan jasa, serta permasalahan korupsi yang bersifat sistemik.
“Oleh karena itu kami berterimakasih kepada Pemerintah kota Mojokerto dalam menjalin kerjasama kemitraan dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur. Khususnya untuk pelaksanaan diklat PBJ pemerintah melalui pembelajaran bleded learning,” tuturnya.
Diklat PJB terselenggara atas kerja sama antar Pemkot Mojokerto dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur serta LKPP Jakarta. Diklat ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri dari pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV. (adv/im)
