IM.com – Pemilihan kepala daerah Kota Mojokerto 2018 sudah menjadi perbincangan politik yang hangat bagi warga kota. Untuk menciptakan situasi yang kondusif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto mengajak peran aktif organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung PKK Kota Mojokerto Jalan Hayam Wuruk Nomor 50 Kota Mojokerto, Kamis (03/08/2017) itu diikuti 105 orang. Kepala Staf Kodim 0815 Mojokerto Mayor Inf Nuryakin, S.Sos salah satu pemateri.
Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto H. Anang Fahruroji, S.Sos., M.Si, menyampaikan, dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol ditegaskan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pendidikan politik tersebut, lanjut Anang, diantaranya berkaitan dengan pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika budaya politik.
Penyampaian materi selanjutnya oleh Kasdim 0815 Mojokerto Mayor Inf Nuryakin, S.Sos memaparkan sejarah nusantara hingga Indonesia merdeka. Termasuk peran semua warga negara setelah Indonesia merdeka dalam menjaga kedaulatan bangsa dari rongrongan atau ekspansi negara lain.
Pentingnya peran Ormas/LSM dalam mendukung terwujudnya tujuan nasional yang merupakan ending dari tujuan negara. “Diantaranya Ormas wajib berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia serta menjaga, memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI,” papar Kasdim.
Lanjut Kasdim, setiap Ormas yang didirikan di negeri ini harus berazaskan Pancasila dan UUD 1945, Ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 harus ditindak tegas karena berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang semakin besar.
“Ormas harus menjadi agen pemerintah dalam melaksanakan program terutama dalam pemberdayaan masyarakat pada tingkat akar rumput (grasroot) dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan, jelas Kasdim.
Semakin menipis dan langkanya energi pangan, air dan energi di dunia bahkan di belahan dunia sudah mencapai krisis, berpotensi terjadinya perang pangan, air dan energi di seputaran khatulistiwa, tak terkecuali Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan akan menjadi sasaran perebutan untuk menguasainya, jabar Kasdim.
Eksistensi negara Indonesia sangat dipengaruhi hubungan kepentingan antar negara di dunia. Ada 2 pilihan, pertama NKRI bisa eksis, kedua bercerai berai dan musnah dari permukaan bumi. Fenomena perang proxy (proxy war) yang merupakan konfrontasi atau perang dalam semua aspek dalam berbangsa dan bernegara yang mengunakan pihak ketiga dan tidak bisa terlihat mana kawan dan mana lawan.
Indikasi proxy war sudah banyak terjadi di Indonesia, diantaranya demontrasi buruh pada 2013 yang menyebabkan sejumlah Perusahaan di Jabotabek banyak yang gulung tikar gara-gara menuntut kenaikan upah sehingga merugikan pengusaha, karyawan dan masyarakat bahkan sebagian pengusaha mengalihkan investasinya ke negara lain yang lebih kondusif. “Belum lagi, maraknya penggunaan atribut PKI, ini harus diberantas,” tegas Kasdim.
Menjawab tantangan tersebut, kata Kasdim diperlukan revitalisasi wawasan kebangsaan dan semangat bela negara demi mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI yang merupkan tugas semua warga negara.Namun demikian ada juga pertanyaan yang mengkritisi terhadap jargon “NKRI Harga Mati”, apa makna dari kalimat NKRI Harga Mati, setiap yang berkaitan dengan harga berarti kan bisa ditawar, demikian pertanyaan salah satu peserta.
Menyikapi pertanyaan tersebut Kasdim dengan tegas menyampaikan bahwa NKRI Harga Mati adalah sebuah tekad yang harus terpatri dalam sanubari setiap warga negara untuk mempetahankan keutuhan NKRI mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.
Tidak boleh ada celah untuk upaya disintegrasi bangsa, sehingga ketika ada warga negara, Ormas dan LSM tidak sejalan dengan NKRI yang ber-ideologi-kan Pancasila dan berupaya memecah belah, maka sudah tidak sepantasnya untuk hidup di Indonesia, pungkas Kasdim yang disambut aplaus tepuk tangan dari sebagian besar peserta. (dim/uyo)
