IM.com – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menceritakan kisah Masril Koto, petani asal Sumatera Utara yang sukses mendirikan bank tani beraset Rp 100 miliar. Ia berharap kesuksesan Masril bisa menginspirasi dan menjadi contoh Gapoktan dalam pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis (LKM-A) hingga menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP).
Bupati Ikfina menceritakan kesuksesan Masril Koto kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) peserta Bimtek dan penyuluhan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis (LKM-A). Menariknya, LKMA pertama yang didirikannya tahun 2002 berawal dari iuran Rp 100 ribu.
Iuran itu dikumpulkan dari 150 orang petani. Masril kemudian mengembangkan dana yang terkumpul sekitar Rp 15 juta sebagai modal pendirian bank petani.
Menurut Ikfina, ide mendirikan bank petani tersebut, lantaran Masril menilai banyak petani yang sulit mencari pinjaman modal. Hal tersebut lantaran petani kurang mendapat kepercayaan dari bank untuk mendapatkan suntikan.
“Karena mereka pun tak punya jaminan sebagai agunan pinjaman,” kata Ikfina memberikan arahan pada peserta Bimtek dan penyluhan LKMA. Acara ini digelar Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Rabu (22/6/2022).
Bupati melanjutkan, usaha keras Masril dibantu kelompok tani di daerahnya akhirnya membuahkan hasil. Sampai hari ini, petani yang tidak tamat pendidikan sekolah dasar (SD) itu sukses mendirikan kurang lebih 580 LKM-A yang tersebar di Sumatera Barat.
“Total aset 500 lebih LKMA yang didirikan Masril sudah mencapai Rp 100 miliar,” ungkap Ikfina.
LKMA merupakan lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pelaksana (PUAP) yang ada di kabupaten Mojokerto.
Bupati Ikfina berharap, cerita Masril Koto ini bisa menjadi motivasi bagi semua pihak terkait sektor pertanian, terutama bagi para petani di Kabupaten Mojokerto. Apalagi, imbuhnya, pemerintah sekarang sudah membuka akses modal Rp 100 jutaan bagi petani melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).
“Maka berarti kalau Pak Masril saja berawal dari iuran bisa berkembang lebih dari 300 lembaga keuangan. Kalau yang sudah dikasih pemerintah Rp 100 juta ini kalau kemudian tidak berkembang ya sangat disayangkan,” tegasnya.
PUAP merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, melalui kegiatan bimtek dan penyuluhan ini, diharapkan LKMA yang terbentuk nantinya bisa menjadi BUMP yang berhadan hukum.
Ikfina juga menekankan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa beberapa hal yang harus diwaspadai saat ini adalah pertama krisis pangan, yang kedua adalah krisis energi, ketiga adalah kesulitan untuk peningkatan ekonomi akibat ancaman inflasi. Jika pangan ini mengalami krisis, bahan bakar minyak ini mahal maka berikutnya pasti terjadi inflasi, dan harga barang-barang naik tidak bisa dikendalikan.
“Kita semua disini mempunyai peran yang sangat penting dan luar biasa supaya kita ini jangan sampai mengalami krisis pangan,” ungkapnya.
Ia mengakui, masih banyak Gapoktan yang belum punya LKM-A. Meski begitu, pihaknya meminta agar mereka tetap mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan petani, khususnya soal pembiayaan.
“Ini tugas dari teman-teman semuanya, jadi nanti Disperta melakukan pendataan dan kemudian bagaimana mengembangkan LKM-A yang nanti ke depannya betul-betul tujuannya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Ikfina dalam kegiatan Bimtek dan penyuluhan LKMA.
Menurut data Disperta, jumlah Gapoktan yang berada di Kabupaten Mojokerto sebanyak 298. Namun hanya 228 kelompok yang memperoleh PUAP sejak tahun 2008 hingga 2016.
Dari jumlah penerima PUAP tersebut yang LKM-A nya sudah berbadan hukum hanya ada 3 Gapoktan dan 52 masih dalam proses legalitas. (im)
